Jakarta, TERBITINDO.COM – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir kembali menimbulkan dampak serius. Sejak Kamis (22/1) pagi hingga Jumat (23/1) pagi ini, hujan dengan intensitas tinggi memicu genangan dan banjir di berbagai titik. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif dengan mengimbau pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta, serta memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi peserta didik di Jakarta.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang diterbitkan pekan ini dan secara resmi diberlakukan hingga Rabu (28/1) mendatang. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrem yang masih diprediksi akan berlangsung.
“Untuk menjaga keselamatan bersama di tengah cuaca ekstrem, WFH & PJJ kembali diterapkan hingga 28 Januari 2026 sesuai ketentuan yang berlaku bagi ASN, pekerja swasta, dan pelajar,” demikian pernyataan Pemprov DKI yang dikutip dari unggahan resmi di akun Instagram Pemprov DKI pada Jumat pagi ini.
Dalam unggahan yang sama, Pemprov DKI juga mengingatkan warga agar tetap waspada dan proaktif memantau perkembangan situasi.
“Pastikan Sobat Jakarta selalu memantau informasi resmi, membatasi aktivitas berisiko, dan segera melapor jika terjadi keadaan darurat. Nomor telepon Jakarta Siaga 112. Pantau genangan & banjir lewat JAKI, pantaubanjir.jakarta.go.id, BMKG, dan BPBD,” imbuhnya.
Ketentuan WFH bagi ASN dan Pekerja Swasta
Imbauan bekerja dari rumah bagi ASN secara resmi diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah (SE Sekda) Nomor 2/SE/2026. Sementara itu, ketentuan WFH bagi pekerja swasta tercantum dalam Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Kadisnakertransgi) Nomor e-0001/SE/2026.
Meski demikian, tidak semua sektor diwajibkan menjalankan WFH secara penuh. Kebijakan ini dikecualikan bagi instansi, perusahaan, atau tempat kerja yang memiliki operasional 24 jam atau memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor tersebut meliputi layanan kesehatan, transportasi umum, logistik vital, energi, serta utilitas dasar.
Bagi sektor yang dikecualikan, Pemprov DKI meminta agar kegiatan operasional tetap berjalan dengan pengaturan yang proporsional, menyesuaikan kebutuhan layanan serta tingkat risiko di lapangan. Selain itu, pelaksanaan WFH bagi pekerja swasta juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing perusahaan serta kebijakan internal yang berlaku.
PJJ Diberlakukan, Disesuaikan Prediksi Cuaca
Selain kebijakan WFH, Pemprov DKI juga menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di Jakarta. Kebijakan ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Edaran Nomor 9/SE/2026.
Penerapan PJJ tersebut mengikuti arahan dalam SE Sekda Nomor 2/SE/2026 serta mempertimbangkan prediksi cuaca dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Prediksi cuaca itu tertuang dalam surat BPBD DKI nomor e-0016/TB.01.02 tanggal 22 Januari 2026 tentang informasi prediksi cuaca, yang menunjukkan potensi hujan lebat masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Posko Siaga dan Kondisi Terkini Banjir
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemprov DKI memastikan Posko Siaga Bencana beroperasi selama 24 jam di seluruh kantor wali kota dan kabupaten administratif.
Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa hingga Jumat pagi, banjir masih merendam ratusan wilayah permukiman. Berdasarkan laporan BPBD per pukul 06.00 WIB, genangan air tercatat masih terjadi di 125 RT dan 14 ruas jalan di berbagai wilayah ibu kota.
Sebaran banjir meliputi 38 RT di Jakarta Barat, 55 RT di Jakarta Selatan, 30 RT di Jakarta Timur, serta dua RT di Jakarta Utara. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan warga terpaksa mengungsi ke lokasi-lokasi aman sejak banjir mulai terjadi pada Kamis (22/1) pagi ini.
Tak hanya Jakarta, curah hujan tinggi yang berlangsung sejak Kamis pagi hingga Jumat pagi ini juga berdampak pada wilayah penyangga. Sejumlah daerah seperti Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi dilaporkan mengalami banjir dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
Dengan berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov DKI berharap aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan secara aman dan risiko akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan, sembari terus mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah. (JT)
