Jakarta,TERBITINDO.COM – Pemerintah mengumumkan 17 paket stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.
Paket stimulus ini meliputi delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program khusus penciptaan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa stimulus mencakup bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah bagi 552 ribu pekerja pariwisata, hingga potongan iuran jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring.
8 Program Akselerasi 2025
-
Magang bagi fresh graduate maksimal 1 tahun.
-
Perluasan PPh 21 DTP sektor pariwisata.
-
Bantuan pangan periode Oktober–November 2025.
-
Bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja transportasi online maupun tradisional selama 6 bulan.
-
Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
-
Program padat karya tunai (cash for work) Kemenhub & Kementerian PUPR.
-
Percepatan deregulasi PP28 dengan integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS.
-
Program perkotaan (pilot project Jakarta) untuk perumahan dan ekonomi gig.
4 Program Lanjutan 2026
-
Perpanjangan PPh Final 0,5% UMKM hingga 2029.
-
Penyesuaian penerima PPh Final 0,5% untuk UMKM.
-
Perpanjangan PPh 21 DTP sektor pariwisata.
-
PPh 21 DTP untuk industri padat karya dan diskon iuran JKK–JKM bagi pekerja BPU.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (target 1 juta pekerja Desember 2025).
-
Kampung Nelayan Merah Putih (200 ribu lapangan kerja jangka panjang).
-
Revitalisasi 20 ribu hektar tambak pantura (168 ribu tenaga kerja).
-
Modernisasi 1.000 kapal nelayan (200 ribu lapangan kerja).
-
Replanting perkebunan rakyat 870 ribu hektar (1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun).
APBN Tetap Terkendali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan total anggaran stimulus Rp16,2 triliun berasal dari realokasi belanja yang kurang optimal, bukan menambah defisit.
“Daripada anggaran sisa tidak terpakai, lebih baik dialokasikan untuk stimulus,” ujarnya.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menilai langkah ini progresif karena menekankan perlindungan sosial, namun ia mengingatkan risiko fiskal jangka menengah jika tidak diimbangi strategi pembiayaan berkelanjutan.
Sementara itu, pengamat ekonomi bisnis Unhas, Dr. Andi M. Nur Bau Massepe, menilai kebijakan ini berada di jalur yang tepat karena mampu menggerakkan sektor riil sekaligus memperkuat fiskal. (ns)
