Jakarta, TERBITINDO.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), upaya tersebut tercermin dari capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga akhir Desember 2025 telah mencapai Rp2,75 triliun. Dana sebesar itu tersalurkan kepada 64.853 debitur, menunjukkan tingginya minat serta kebutuhan pembiayaan usaha produktif di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi NTT, Adi Setiawan, menjelaskan bahwa realisasi tersebut hampir memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan. “Sampai dengan 30 Desember 2025, penyaluran KUR di NTT sebesar Rp2,75 triliun atau 94,5 persen dari target 2025,” kata Adi Setiawan di Kupang, Jumat. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun masih menyisakan sebagian kecil target, kinerja penyaluran KUR di NTT tergolong sangat positif.
Lebih lanjut, Adi memaparkan bahwa target penyaluran KUR di NTT pada 2025 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp2,91 triliun untuk 27.828 debitur. Namun, dari sisi jumlah penerima manfaat, realisasi justru melampaui ekspektasi. Jumlah debitur yang tercatat mencapai 64.853 orang, atau setara 132,24 persen dari target awal. Artinya, jumlah pelaku usaha yang menerima KUR meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan rencana semula.
Jika ditinjau berdasarkan jenis pembiayaan, KUR Mikro dengan basis konvensional masih menjadi tulang punggung penyaluran. Untuk skema ini, target yang dipasang sebesar Rp2,17 triliun bagi 22.620 debitur. Hingga akhir tahun, realisasinya mencapai Rp2,04 triliun atau sekitar 94 persen, dengan jumlah penerima mencapai 61.176 debitur. Sementara itu, KUR dengan skema syariah ditargetkan sebesar Rp62,22 miliar untuk 3.080 debitur, melengkapi upaya inklusi keuangan yang lebih luas di NTT.
Dari sisi lembaga penyalur, dominasi perbankan nasional terlihat jelas. “BRI menjadi bank penyalur terbesar dengan nilai Rp2,25 triliun untuk 59.366 debitur,” ujarnya. Peran BRI dinilai strategis karena mampu menjangkau pelaku usaha mikro hingga ke wilayah-wilayah yang relatif sulit diakses, sehingga mendukung pemerataan pembiayaan.
Namun demikian, komposisi penyaluran KUR berdasarkan sektor usaha masih menunjukkan ketimpangan. Adi menyebutkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi dengan porsi 52,58 persen dari total penyaluran. Kondisi ini mendorong perlunya langkah bersama ke depan agar pembiayaan KUR dapat lebih merata. “Karena itu, untuk selanjutnya diperlukan upaya bersama agar penyaluran lebih merata pada sektor lain, terutama bidang perikanan yang baru mencapai 2,54 persen,” jelasnya.
Dari perspektif kewilayahan, Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar di NTT. Nilainya mencapai Rp296,24 miliar yang dinikmati oleh 3.770 debitur. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sikka dengan penyaluran Rp195,97 miliar untuk 5.127 debitur. Sebaliknya, penyaluran terendah tercatat di Kabupaten Malaka sebesar Rp16,10 miliar untuk 105 debitur dan Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp5,07 miliar untuk 134 debitur. Data ini menggambarkan masih adanya kesenjangan distribusi pembiayaan antarwilayah di NTT.
Selain KUR, Kemenkeu juga mencatat perkembangan positif pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga 30 Desember 2025, total penyaluran UMi mencapai Rp354,68 miliar. Angka ini tumbuh 12 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan jumlah debitur mencapai 59.187 orang atau meningkat 1,68 persen (yoy). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pembiayaan skala ultra mikro tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong ekonomi rakyat kecil.
Dalam penyaluran UMi, peran lembaga pembiayaan juga sangat menonjol. “PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar dengan nilai Rp338,69 miliar untuk 67.397 debitur yang didominasi skema kelompok,” kata Adi. Skema kelompok dinilai efektif dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat pendampingan usaha.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kabupaten Manggarai menjadi daerah dengan penyaluran UMi terbesar, yakni Rp36,60 miliar untuk 6.915 debitur. Meski demikian, pola sektoral UMi masih menunjukkan dominasi yang sangat kuat. “Sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran dengan porsi 97,64 persen dari total penyaluran,” katanya. Fakta ini kembali menegaskan tantangan ke depan untuk mendorong diversifikasi sektor usaha penerima pembiayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh berbagai bidang ekonomi di NTT. (Jerry Tou)
