Jakarta, TERBITINDO.COM – Menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, pemerintah meluncurkan delapan paket stimulus ekonomi 2025 dengan nilai total Rp16,23 triliun. Presiden Prabowo Subianto meresmikan program tersebut dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini disusun untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong produktivitas industri, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja formal maupun informal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mendampingi dalam peresmian program.
Salah satu program unggulan adalah magang industri untuk 20 ribu fresh graduate dengan anggaran Rp198 miliar. Peserta akan mendapat upah setara UMP selama enam bulan, diharapkan mampu menjembatani dunia kampus dan dunia kerja sekaligus menekan angka pengangguran muda.
Selain itu, pemerintah memperluas fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Dengan alokasi Rp120 miliar, kebijakan ini diproyeksikan memberi manfaat langsung bagi 552 ribu pekerja hingga akhir 2025.
Untuk menjaga konsumsi masyarakat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras kepada jutaan keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp7 triliun, berlaku Oktober–November dan berpotensi diperpanjang hingga Desember.
Bagi pekerja sektor informal, pemerintah menyiapkan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp36 miliar untuk 731 ribu pekerja non-upah, termasuk ojek online, kurir, dan sopir logistik. Mereka mendapat potongan iuran hingga 50% selama enam bulan berikut perlindungan santunan kecelakaan maupun kematian.
Di bidang perumahan, pemerintah menurunkan bunga kredit BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5% menjadi BI Rate +3%. Dengan anggaran Rp150 miliar, kebijakan ini diharapkan mempermudah pekerja mengakses rumah.
Program padat karya tunai senilai Rp5,3 triliun kembali digulirkan hingga akhir tahun, menyerap 609 ribu tenaga kerja melalui proyek infrastruktur Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Dari sisi regulasi, pemerintah mempercepat penerapan PP 28 tentang tata ruang dengan dana Rp1 triliun untuk integrasi data RDTR ke sistem OSS. Dengan kebijakan “fiktif positif” 20 hari kerja, izin investasi bisa diperoleh lebih cepat.
Terakhir, pemerintah mendorong pertumbuhan gig economy dengan membangun co-working space di Jakarta yang akan diperluas ke berbagai daerah. Fasilitas ini ditujukan bagi pekerja lepas dan pelaku industri kreatif, dengan dukungan APBD dan sektor swasta.
Delapan langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global. (abet)
