Jakarta, TERBITINDO.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat strategis bersama jajaran kementerian dan lembaga untuk mengkaji kesiapan peluncuran proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini digadang-gadang menjadi langkah awal revolusi digital dalam layanan perlindungan sosial di Indonesia.
Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting setelah enam bulan kolaborasi lintas instansi dalam membangun fondasi GovTech dan infrastruktur digital pemerintahan. Fokus utama adalah pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung transformasi layanan publik.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana menghadirkan layanan yang lebih adil, transparan, dan efisien kepada masyarakat,” kata Luhut dalam keterangannya pada Jumat (4/7/2025).
Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut menegaskan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mempercepat digitalisasi layanan, khususnya dalam sistem perlindungan sosial agar tepat sasaran dan minim kebocoran.
Salah satu terobosan utama yang sedang dirancang adalah peluncuran Portal Perlinsos, platform digital terpadu berbasis DPI. Portal ini akan mengintegrasikan identitas digital, autentikasi biometrik, serta sistem pertukaran data melalui SPLP. Masyarakat nantinya dapat secara mandiri mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dengan cara yang lebih aman dan praktis.
Dalam uji coba awal, dua program andalan yang akan diterapkan secara digital adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan nasional berkat kesiapan infrastruktur digital serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong inovasi layanan publik.
Luhut pun mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem ini. Ia menekankan bahwa pelaksanaan uji coba harus dijalankan dengan koordinasi matang, disertai evaluasi mendalam, dan rumusan kebijakan yang konkret agar bisa diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
“Pertemuan hari ini bukan sekadar titik pengecekan, tapi juga penegasan komitmen kita untuk mewujudkan layanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data. Ini adalah pijakan awal menuju tata kelola digital yang terintegrasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Luhut. (ns)
