Jakarta – TERBITINDO.COM – Demi memperkuat nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pemerintahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenHAM) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Selasa, 4 Juni 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan program pengarusutamaan HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menyampaikan gagasan pembentukan Biro Hukum dan HAM di tingkat provinsi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Kota, Kepala Kanwil KemenHAM DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, menegaskan pentingnya pengarusutamaan HAM dalam sistem birokrasi.
Ia menjelaskan bahwa program ini menargetkan satu juta ASN di seluruh Indonesia, dan penguatan dilakukan melalui 20 kantor wilayah KemenHAM di berbagai daerah.
“Pengarusutamaan HAM ditargetkan bagi satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM. Kami ingin memastikan pemahaman HAM semakin kokoh dalam birokrasi pemerintahan,” jelasnya.
Tak hanya berbicara soal edukasi ASN, Mikael juga menyampaikan rencana strategis lainnya—pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru berupa Biro Hukum dan HAM di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gagasan ini, menurutnya, merupakan respons terhadap kebutuhan sinergi antara kebijakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelayanan publik.
“Pembentukan Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan berlandaskan prinsip hukum dan HAM, sehingga pelayanan publik lebih inklusif dan berkeadilan,” ungkapnya.
Gubernur Sambut Baik
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif penguatan pemahaman HAM bagi ASN.
Ia menilai langkah ini sangat relevan, terutama mengingat Jakarta sebagai kota besar dengan keragaman sosial dan tantangan hukum yang kompleks.
“Kami menyambut baik upaya Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dalam mendorong pengarusutamaan HAM bagi ASN. Pemahaman tentang HAM menjadi semakin penting, terutama bagi kota besar seperti Jakarta,” ujarnya.
Namun terkait pembentukan SOTK Biro Hukum dan HAM, Pramono mengingatkan bahwa proses tersebut harus melalui kajian mendalam dan prosedur yang tidak sederhana.
Ia menyarankan agar dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar rencana ini bisa terwujud secara efektif dan sesuai regulasi.
Audiensi ini menjadi titik awal sinergi antara Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan prinsip hukum.
Harapannya, kolaborasi ini akan membuka ruang lebih luas bagi terciptanya birokrasi yang humanis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ns)
