Jakarta, TERBITINDO.COM – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program ekonomi biru agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal 2025 di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (4/2).
“Sudahkah kita menjalankan tugas dengan baik? Kita harus terus bercermin dan melakukan perbaikan agar semakin optimal,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.
Menurutnya, Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga program KKP dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Pengawasan Ketat untuk Keberhasilan Ekonomi Biru
Dalam upaya mempercepat pencapaian kebijakan ekonomi biru, Menteri Trenggono menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, mendeteksi potensi kecurangan, dan meningkatkan kualitas pencapaian program.
“Inspektorat Jenderal harus bisa menjadi mitra strategis bagi unit-unit kerja lain dalam memberikan konsultasi serta mitigasi risiko terhadap seluruh program yang mendukung kebijakan ekonomi biru dan prioritas nasional lainnya,” tegasnya.
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menambahkan bahwa Rakerwas kali ini diikuti oleh sekitar 310 peserta, baik secara langsung maupun daring. Para peserta terdiri dari kepala unit pelaksanaan teknis yang berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas pengawasan, pendekatan berbasis risiko diterapkan dengan fokus pada pengawalan program ekonomi biru, program prioritas nasional, serta kegiatan yang didanai oleh pinjaman luar negeri (PHLN). Strategi embedded advisory, Quality Control-Quality Assurance, dan Post Audit juga digunakan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. (Abet)
