Jakarta, TERBITINDO.COM – Pemerintah Iran akhirnya mengumumkan angka resmi korban tewas akibat gelombang unjuk rasa antipemerintah yang melanda negara tersebut pada awal bulan ini. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada publik, otoritas di Teheran menyebut sedikitnya 3.117 orang tewas selama rangkaian aksi protes yang berlangsung selama beberapa minggu dan mengguncang berbagai wilayah Iran.
Pengumuman ini menjadi pernyataan resmi pertama dari pemerintah terkait skala korban jiwa. Namun, di balik angka tersebut, muncul perdebatan tajam. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menilai data resmi itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Mereka menuding adanya penindakan keras oleh pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran, yang diyakini menyebabkan jumlah korban tewas jauh lebih besar dari yang diakui pemerintah.
Dari Protes Ekonomi Menjadi Perlawanan Politik
Unjuk rasa yang pecah pada awalnya dipicu oleh kemarahan publik terhadap kesulitan ekonomi yang semakin memburuk. Lonjakan harga, pengangguran, dan tekanan hidup sehari-hari mendorong warga turun ke jalan. Namun, seiring berjalannya waktu, tuntutan ekonomi tersebut berkembang menjadi protes yang lebih luas, menentang kepemimpinan ulama yang telah memerintah Iran sejak Revolusi Islam tahun 1979.
Di berbagai kota, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan yang diwarnai bentrokan dan kekerasan. Situasi ini menciptakan ketegangan nasional, dengan aparat keamanan dikerahkan secara masif untuk meredam gelombang perlawanan. Meski demikian, untuk saat ini, aksi protes dilaporkan telah mereda. Para aktivis HAM menyebut meredanya demonstrasi bukan karena tuntutan terpenuhi, melainkan akibat penindakan keras aparat keamanan, termasuk pemadaman internet secara menyeluruh yang membatasi arus informasi dari dalam Iran ke dunia luar.
Tuduhan Terorisme dan Narasi Resmi Pemerintah
Otoritas ulama Iran secara terbuka mengecam gelombang protes tersebut. Mereka menyebut aksi unjuk rasa sebagai insiden “teroris” yang sarat dengan “kerusuhan” dan menuduh Amerika Serikat (AS) berada di balik pengobaran kekacauan tersebut. Narasi ini disampaikan berulang kali oleh pejabat tinggi Iran melalui media pemerintah.
Sebaliknya, kelompok HAM menegaskan bahwa ribuan demonstran yang turun ke jalan untuk menuntut perubahan justru menjadi korban tembakan langsung dari pasukan keamanan Iran. Mereka menilai tuduhan terorisme digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil.
Data Resmi: Ribuan Disebut Martir
Dalam penghitungan resmi yang diungkap ke publik, pernyataan yayasan veteran dan martir Iran yang dikutip televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Kamis (22/1/2026), menyebutkan bahwa total 3.117 orang tewas selama unjuk rasa berlangsung.
Dari jumlah tersebut, yayasan veteran dan martir Iran menyatakan bahwa 2.427 korban tewas, termasuk anggota pasukan keamanan, dikategorikan sebagai “martir” menurut ajaran Islam. Mereka juga disebut sebagai korban yang “tidak bersalah”.
“Sebanyak 690 orang yang tidak termasuk di antara para martir adalah teroris, perusuh, dan mereka yang menyerang situs-situs militer,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Akbar Pourjamshidian, kepada televisi pemerintah.
Pourjamshidian bahkan menegaskan bahwa tingginya jumlah “martir” justru menunjukkan adanya “pengekangan dan toleransi pasukan keamanan” selama unjuk rasa berlangsung, sebuah pernyataan yang menuai kritik keras dari komunitas internasional.
Bantahan Aktivis HAM: Angka Sebenarnya Jauh Lebih Besar
Pernyataan pemerintah Iran tersebut langsung dibantah oleh kelompok HAM internasional. Direktur Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam, menyatakan bahwa klaim resmi pemerintah tidak sejalan dengan temuan independen di lapangan.
“Semua bukti yang tersedia dari Iran menunjukkan bahwa jumlah korban tewas yang sebenarnya selama unjuk rasa jauh lebih tinggi,” kata Amiry-Moghaddam kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa Republik Islam Iran memiliki “pola pelaporan yang terdokumentasi dengan baik tentang kekerasan negara yang mematikan”. Menurutnya, praktik menekan dan meminimalkan angka korban telah berulang kali terjadi dalam sejarah pelaporan kekerasan oleh negara.
Bahkan, Amiry-Moghaddam memperingatkan bahwa jika pola pelaporan eksekusi yang biasa diterapkan di Iran digunakan dalam kasus ini, maka “jumlah sebenarnya orang yang tewas bisa mencapai 25.000 orang“.
Tuduhan Tanggung Jawab Negara
Lebih lanjut, Amiry-Moghaddam menegaskan bahwa upaya otoritas Iran untuk “mengalihkan tanggung jawab” tidak didukung oleh fakta di lapangan. Ia menekankan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan secara konsisten menunjukkan keterlibatan langsung negara.
“Ditegakan oleh Amiry-Moghaddam bahwa saat otoritas Iran berusaha ‘mengalihkan tanggung jawab… bukti yang kami miliki secara konsisten menunjukkan tanggung jawab negara — demonstran ditembak oleh pasukan keamanan dan proksi mereka, menggunakan peluru tajam, termasuk senapan mesin berat’.”
Pernyataan ini semakin memperkuat tudingan bahwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di Iran bukan sekadar dampak kerusuhan, melainkan hasil dari penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat negara terhadap warganya sendiri. (JT)
