Jakarta, TERBITINDO.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara terbuka mengakui bahwa tekanan terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah masih belum mereda. Di tengah jumlah populasi yang sangat besar, kelompok ini justru menyumbang porsi yang relatif kecil terhadap total konsumsi nasional. Fakta tersebut memperlihatkan adanya persoalan struktural yang tidak sederhana dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha.
Berdasarkan data yang disampaikan Kadin, kontribusi kelas menengah ke bawah terhadap konsumsi nasional hanya berada di kisaran 17 persen. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang mencapai sekitar 75 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli kelompok ini masih tertekan, bahkan cenderung melemah dalam beberapa waktu terakhir.
“Yang justru bermasalah adalah kelas menengah bawah. Kontribusinya hanya sekitar 17 persen, padahal jumlahnya mencapai 75 juta orang dan pendapatannya cenderung menurun,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, dalam acara “Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026” di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kontribusi BLT dan Ketimpangan Konsumsi
Tekanan terhadap daya beli kelas menengah bawah juga tercermin dari efektivitas berbagai program bantuan sosial. Aviliani mengungkapkan bahwa sekitar 25 juta orang dari kelompok ini tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Namun demikian, kontribusi konsumsi dari kelompok penerima bantuan tersebut hanya mencapai sekitar 13 persen terhadap konsumsi nasional.
Di sisi lain, konsumsi nasional justru didominasi oleh kelompok masyarakat kelas menengah atas dan kelas atas. Kedua kelompok ini secara kolektif menyumbang hingga 70 persen dari total konsumsi nasional. Ketimpangan ini mempertegas jurang daya beli antar lapisan masyarakat, sekaligus menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.
Pekerjaan Rumah Pemerintah dan Dunia Usaha
Menurut Kadin, kondisi ketidakmerataan konsumsi tersebut merupakan pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Namun, tantangan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada negara. Dunia usaha juga memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah.
“PR kita bersama, terutama sektor swasta dan anggota Kadin, adalah bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja agar kelompok 75 juta orang ini bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi nasional,” tambah Aviliani.
Upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dinilai menjadi kunci utama. Dengan pendapatan yang lebih stabil dan meningkat, kelompok kelas menengah bawah diharapkan mampu memperkuat daya beli, sehingga konsumsi domestik dapat tumbuh lebih merata dan berkelanjutan.
Struktur PDB dan Peran Sektor Swasta
Aviliani juga menjelaskan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Dari total produk domestik bruto (PDB), konsumsi menyumbang sekitar 57 persen, sementara investasi berkontribusi sekitar 30 persen. Adapun peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif lebih kecil, yakni hanya sekitar 8,7 persen.
Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak dari dunia usaha menjadi faktor penting guna menopang berbagai program sosial dan stimulus ekonomi secara berkelanjutan.
“APBN itu yang selalu orang ributkan kontribusi itu hanya sekitar 8,7 persen, tetapi investasi sekitar 30 persen dari PDB dan untuk konsumsi masih 57 persen. Jadi, ini menunjukkan bahwa kenapa [perekonomian] Indonesia tumbuh 5 persen saja. Kalau tadi saya diskusi dengan beberapa teman, pemerintah tidur saja, 5 persen itu bisa tumbuh Bapak-Ibu. Itu adalah peran daripada sektor swasta dan tentunya adalah masyarakat,” tukas Aviliani.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada aktivitas sektor swasta dan kekuatan konsumsi masyarakat. Tanpa penguatan daya beli kelas menengah bawah, potensi pertumbuhan ekonomi nasional dinilai akan sulit melampaui angka moderat yang selama ini tercapai. (JT)
