Jakarta, TERBITINDO.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan sikapnya untuk tidak serta-merta mencabut bantuan sosial (bansos) dari keluarga pelaku tawuran. Sikap ini muncul sebagai respons atas usulan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, yang sebelumnya meminta agar bansos keluarga pelaku tawuran dievaluasi bahkan dicabut guna menimbulkan efek jera.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menyampaikan bahwa Pemprov DKI memahami dan menghormati maksud dari usulan tersebut. Menurutnya, dorongan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tawuran merupakan niat baik dalam upaya menekan konflik sosial yang kerap berulang di sejumlah wilayah Jakarta.
Namun demikian, Chico menegaskan bahwa kebijakan Pemprov DKI saat ini tetap berlandaskan pada pendekatan yang humanis dan menyeluruh. Pemerintah, kata dia, tidak ingin menjatuhkan sanksi yang justru berpotensi memperburuk kondisi keluarga rentan yang selama ini menggantungkan hidup pada bantuan negara.
“Namun, pendekatan Pemprov [DKI] saat ini tetap mengedepankan pencegahan humanis dan komprehensif, bukan sanksi yang bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan,” katanya kepada awak media, Minggu (4/1/2026).
Chico menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis bansos yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga lanjut usia. Seluruh program bantuan tersebut dirancang sebagai jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin di Ibu Kota.
Menurutnya, pencabutan bansos tidak bisa dilakukan secara sembarangan meskipun ada anggota keluarga yang terlibat aksi tawuran. Setiap keputusan harus melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Chico menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap berkomitmen memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran.
“Kami akan terus koordinasi dengan DPRD [DKI] dan Dinsos [Dinas Sosial DKI] untuk evaluasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran,” tutur dia.
Lebih lanjut, Chico memaparkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan kerawanan sosial dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jaga Jakarta pada November 2025. Satgas ini diberi mandat khusus untuk menangani berbagai isu sosial, termasuk tawuran dan konflik antarwarga yang kerap meresahkan masyarakat.
Satgas Jaga Jakarta tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI, tokoh masyarakat, hingga partisipasi aktif warga setempat. Untuk wilayah-wilayah yang dikenal rawan konflik, seperti Manggarai, Satgas Jaga Jakarta akan menjadi garda terdepan dalam upaya monitoring dan pencegahan.
“Kami targetkan kawasan Manggarai dan wilayah rawan lain bisa zero tawuran di tahun 2026 ini. Tidak ada solusi instan, tapi dengan kolaborasi semua pihak, insyaAllah bisa kita capai bersama,” sebutnya.
Di sisi lain, usulan pencabutan bansos sebelumnya disampaikan oleh Justin Adrian Untayana yang menilai bahwa maraknya tawuran di sejumlah wilayah, seperti Manggarai, Klender, dan Ciracas, tidak terlepas dari kurangnya peran keluarga dalam mendidik anak atau anggota keluarganya. Ia meminta Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mengevaluasi status penerimaan bansos keluarga pelaku tawuran.
Menurut Justin, tawuran merupakan perilaku yang mudah menular dan dapat meluas apabila tidak ada sikap tegas dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga.
“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran,” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Minggu.
“Hingga saat ini, terlalu banyak keluarga yang bersikap abai dengan perilaku anggota-anggotanya karena tidak ada konsekuensi terhadap para pelaku tawuran,” sambungnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut juga menyoroti fakta bahwa sudah ribuan kali pelaku tawuran yang diamankan aparat hanya dikembalikan kepada orang tuanya tanpa sanksi lanjutan yang berdampak signifikan. Kondisi ini, menurutnya, membuat tawuran terus berulang tanpa efek jera yang jelas. Karena itu, ia mendorong evaluasi bansos sebagai salah satu opsi kebijakan.
Sebagai informasi, tawuran di wilayah Manggarai, Klender, dan Ciracas terjadi pada awal 2026. Peristiwa terbaru terjadi di Manggarai pada Jumat (2/1/2026) sore. Tawuran tersebut membuat pengemudi kendaraan bermotor yang melintas di lokasi panik dan memperlambat arus lalu lintas. Warga yang bermukim di sekitar lokasi pun turut dilanda ketakutan.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat dua kelompok massa saling berhadap-hadapan di bawah kolong Jembatan Manggarai. Mereka tampak saling melemparkan benda ke arah kelompok lawan, menciptakan suasana mencekam di tengah kawasan padat aktivitas. (JT)
