Jakarta,TERBITINDO.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 17 September 2025. Pelantikan ini menjadi bagian dari reshuffle kabinet jilid III di Istana Negara, bersamaan dengan pengangkatan Erick Thohir sebagai Menpora dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Karier Militer
Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Lulusan Akademi Militer 1971 ini berkarier di korps infanteri Kostrad. Sepanjang perjalanan militernya, ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, seperti:
-
Pangdam III/Siliwangi (1997–1998)
-
Pangkostrad (1998–1999)
-
Wakil KSAD (1999–2000)
-
Kepala Staf Umum TNI (2000–2004)
Kiprahnya berlangsung di masa transisi reformasi, ketika TNI tengah membangun doktrin netralitas dan mengurangi peran politik.
Peran dalam DKP 1998
Nama Djamari mencuat pada 1998 saat menjadi Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Forum ini memutuskan pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas militer akibat pelanggaran kewenangan terkait kerusuhan Mei 1998. Keputusan itu ditandatangani sejumlah jenderal, termasuk Subagyo Hadi Siswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Djamari sendiri.
Ironisnya, lebih dari dua dekade kemudian, ia justru dipercaya Prabowo untuk mengisi posisi strategis dalam kabinet.
Kiprah Non-Militer
Di luar militer, Djamari sempat menjadi anggota MPR dari Fraksi ABRI dan utusan daerah Jawa Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang (2015–2016).
Namun, kiprahnya tak lepas dari kontroversi. Pada 2020, ia dikritik akibat insiden rombongan motor gede (moge) di Bukittinggi yang berujung pengeroyokan terhadap dua anggota TNI. Video peristiwa tersebut sempat viral, sementara Djamari menilainya sebagai masalah kecil, yang menuai reaksi negatif publik.
Menko Polhukam di Era Prabowo
Kini, meski pernah menjadi bagian dari tim yang memberhentikan Prabowo di era reformasi, Djamari kembali ke lingkaran utama kekuasaan. Dengan pengalamannya di bidang pertahanan dan keamanan, ia dipercaya mengawal stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (ns)
