Jakarta, TERBITINDO.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat bicara terkait memanasnya situasi politik dan sosial yang dalam beberapa hari terakhir diwarnai aksi demonstrasi hingga tindakan anarkis di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.
Keterangan resmi itu ia sampaikan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Minggu (31/8/2025), dengan didampingi pimpinan lembaga tinggi negara serta ketua umum partai politik, baik dari koalisi maupun nonkoalisi.
Di antara tokoh yang hadir, tampak Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta seluruh ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
Kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang selama ini berada di luar koalisi pemerintahan, juga menjadi sorotan karena memperlihatkan keseriusan semua pihak dalam menyikapi perkembangan situasi nasional.
Negara Hormati Aspirasi, tapi Anarkisme Tak Ditoleransi
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang maupun kovenan internasional.
Ia menekankan, aspirasi yang murni dari masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa kebebasan itu tidak boleh diwujudkan dengan cara-cara yang menimbulkan kerusuhan, merusak fasilitas umum, bahkan hingga mengancam nyawa warga.
“Penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Jika sudah mengarah pada anarkisme, penjarahan, bahkan tindakan terorisme, maka negara wajib hadir untuk melindungi rakyat,” tegasnya.
Presiden juga meminta aparat keamanan bertindak tegas namun tetap dalam koridor hukum. Ia menegaskan, polisi dan TNI harus menjaga masyarakat serta melindungi fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Sikap Tegas terhadap Elit Politik dan DPR
Selain menyoroti aksi massa, Prabowo juga menyampaikan langkah-langkah korektif yang tengah dilakukan terhadap para anggota DPR RI.
Menurut laporan yang diterimanya, para ketua umum partai politik sepakat memberikan sanksi keras kepada kader yang dinilai membuat pernyataan keliru hingga memicu keresahan publik.
Mulai 1 September 2025, beberapa anggota DPR bahkan dicabut keanggotaannya oleh partai masing-masing.
Selain itu, pimpinan DPR juga memutuskan akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk soal besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo, menegaskan kembali tuntutan moral yang kini diarahkan kepada wakil rakyat.
Ajak Dialog dengan Rakyat dan Tokoh Masyarakat
Untuk mendinginkan suasana, Presiden memerintahkan pimpinan DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen bangsa.
Dengan begitu, aspirasi dapat langsung tersampaikan tanpa harus melalui aksi jalanan yang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Pemerintah juga diminta membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kritik dan masukan, baik dari masyarakat maupun dari lembaga nonpemerintah.
“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga siap menerima koreksi. Aspirasi akan kita dengarkan, dicatat, dan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Seruan Persatuan dan Waspada Provokasi
Dalam bagian akhir pernyataannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang berusaha mengadu domba.
Ia menegaskan, bangsa Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan, sehingga persatuan nasional harus dijaga dengan penuh kesadaran.
“Kalau merusak fasilitas umum, artinya sama saja menghamburkan uang rakyat. Mari kita gotong royong menjaga bangsa ini, sebagaimana semangat nenek moyang kita,” serunya.
Prabowo juga mengingatkan tentang potensi campur tangan kelompok yang tidak menginginkan Indonesia sejahtera dan bangkit.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat persatuan.
“Jangan mau kita diadu domba. Mari kita perbaiki kekurangan bersama, dengan semangat gotong royong,” tutupnya, mengakhiri pernyataan resmi yang digelar setelah berdiskusi dengan pimpinan partai politik dan lembaga negara. (Enjo)
