Jakarta, TERBITINDO.COM – Fenomena sound horeg yang ramai sekaligus menuai pro dan kontra kini memasuki fase baru di Jawa Timur.
Wakil Gubernur Emil Dardak menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan hiburan rakyat justru berubah menjadi sumber kegaduhan. Aturan pun sedang disiapkan untuk menjaga keseimbangan antara euforia dan ketertiban umum.
Dalam beberapa tahun belakangan, sound horeg—yakni sound system keliling yang kerap digunakan untuk karnaval dan pesta rakyat—menjadi sarana hiburan murah meriah bagi masyarakat.
Namun, di balik kemeriahannya, suara bising di malam hari mulai memunculkan polemik di tengah warga.
Di sejumlah daerah di Jawa Timur, penggunaan sound horeg kini menjadi perhatian serius lantaran sering memicu berbagai persoalan, mulai dari keluhan warga, kemacetan di jalan sempit, hingga potensi gesekan sosial. Pemerintah daerah pun tak bisa tinggal diam menghadapi situasi ini.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan langkah cepat pemerintah.
Menurut Emil, hiburan rakyat patut didukung, tetapi jika kebebasan itu menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, maka penindakan harus dilakukan tanpa ragu.
“Kami mendukung hiburan rakyat, tetapi jika mengganggu kenyamanan umum dan melanggar aturan, tentu harus ada tindakan tegas,” kata Emil, Kamis (31/07/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mencari titik temu agar semua pihak tetap diuntungkan.
Fokus Pengaturan
Saat ini, tim gabungan dari Pemprov Jawa Timur, Polda Jatim, serta beberapa instansi terkait tengah menyusun pedoman teknis penertiban sound horeg. Emil menjelaskan setidaknya ada empat poin penting yang menjadi fokus pengaturan.
Pertama, tingkat kebisingan harus dikendalikan. Batas kebisingan sesuai aturan harus dipatuhi agar tidak mengganggu kesehatan maupun kenyamanan warga sekitar.
Kedua, ukuran kendaraan pembawa sound system juga akan diatur agar tidak menimbulkan risiko keselamatan di jalan.
“Ada ketentuan tentang dimensi kendaraan dan standarnya harus mengikuti aturan keselamatan,” kata Emil.
Ketiga, unsur pertunjukan lain seperti atraksi atau tarian juga akan diatur supaya tidak memicu kerumunan berlebihan yang bisa menimbulkan kemacetan.
Keempat, jalur dan jadwal operasional pun akan diatur. Menurut Emil, area-area sensitif seperti fasilitas kesehatan harus dihindari. Selain itu, jam operasional akan dibatasi agar tidak mengganggu waktu istirahat warga pada malam hari.
“Saya mendukung penertiban kegiatan sound system yang melebihi jam operasional yang diizinkan,” tegas Emil.
Lebih jauh, Emil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk bersenang-senang dan hak warga untuk hidup tenang. Menurutnya, perlindungan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Esensi pengaturan ini adalah melindungi masyarakat. Jika suatu kegiatan berpotensi mengganggu, maka kelompok rentan seperti lansia atau orang sakit harus diutamakan,” tandasnya.
Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat dapat tetap menikmati hiburan rakyat tanpa mengorbankan ketenangan hidup bersama. (ns)
