Jakarta, PARBOABOA — Indonesia dipastikan lolos dari kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat yang sedianya akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025. Lewat jalur diplomasi yang intensif, pemerintah berhasil merundingkan kembali kebijakan tarif peninggalan era Presiden Trump, sehingga produk ekspor Indonesia tetap mampu bersaing di pasar internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tarif impor AS yang semula direncanakan berlaku pada 1 Agustus 2025, kini tidak lagi diterapkan untuk Indonesia. Hal ini ia sampaikan usai memimpin pertemuan bersama sejumlah asosiasi pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (tanggal menyesuaikan).
Kesepakatan ini menjadi bukti keberhasilan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, menjadikan Indonesia salah satu negara di Asia Tenggara yang mendapat pengecualian tarif di tengah ketatnya kebijakan dagang Negeri Paman Sam.
Kesepakatan terbaru tersebut menggantikan kebijakan tarif resiprokal era Presiden Donald Trump, yang sebelumnya dirancang untuk menekan produk-produk ekspor dari negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Meski begitu, perjanjian ini masih menunggu pengumuman resmi melalui pernyataan bersama kedua pemerintah.
Airlangga menambahkan bahwa Indonesia, bersama beberapa negara lain seperti Inggris, Vietnam, dan Tiongkok, telah memastikan diri bebas dari penerapan tarif tambahan mulai 1 Agustus mendatang. Negara-negara yang belum mencapai kesepakatan tetap akan terkena tarif proteksionis sesuai kebijakan perdagangan AS.
Sebagai catatan, pada masa pemerintahan Trump, Amerika Serikat pernah menetapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang akan dikenakan pada semua produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan tersebut sempat menuai penolakan dari pelaku usaha dalam negeri karena dianggap bisa menggerus daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS—mitra dagang utama Indonesia.
Setelah melalui proses negosiasi intens, Indonesia berhasil menekan tarif menjadi 19 persen dengan imbal balik komitmen perdagangan bernilai miliaran dolar. Selain menurunkan beban tarif, kesepakatan ini juga membuka peluang ekonomi baru. Pemerintah Indonesia sepakat untuk membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, mengimpor produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta menambah armada penerbangan nasional dengan 50 unit pesawat Boeing—sebagian besar tipe Boeing 777.
Kesepakatan ini sejalan dengan tren perdagangan global yang mendorong hubungan saling menguntungkan antarnegara mitra. Airlangga juga menyebut implementasi perjanjian ini dapat disesuaikan dengan perkembangan negosiasi lanjutan. Namun, ia menekankan tarif dasar sebesar 10 persen tetap berlaku bagi semua negara mitra dagang AS sesuai ketentuan Most Favoured Nation (MFN) yang diatur oleh WTO.
Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa ruang negosiasi dengan Pemerintah AS masih terbuka. Pemerintah Indonesia berupaya agar beberapa komoditas unggulan seperti CPO, kopi, kakao, dan nikel bisa mendapatkan tarif 0 persen, mengingat produk-produk tersebut strategis dan belum bisa diproduksi secara penuh di AS.
Langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar ekspor Indonesia sekaligus mendongkrak kontribusi sektor perdagangan terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan di angka 5,3 persen pada 2025.
Susiwijono juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga hubungan dagang bilateral dengan AS di tengah persaingan ekonomi global yang makin ketat. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait agar memaksimalkan peluang negosiasi, supaya produk-produk strategis Indonesia tetap bebas hambatan tarif. Hal ini sejalan dengan sasaran peningkatan ekspor nonmigas dalam RPJMN 2025–2029 serta ketentuan WTO mengenai perlindungan perdagangan bebas yang adil. (abet)
