Jakarta, TERBITINDO.COM – Keputusan mengejutkan datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Ia secara tegas melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang sedianya digelar di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi ini tertuang dalam surat perintah resmi yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan diterima oleh Beritasatu.com pada Kamis (20/5/2025). Dalam surat tersebut, Megawati meminta agar seluruh kepala daerah menunda perjalanan mereka ke Magelang dan tetap siaga menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai.
Ada Apa di Balik Larangan Ini?
PDIP menilai bahwa penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merupakan bentuk kriminalisasi. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) AD/ART PDIP, Megawati disebut sebagai pusat kekuatan politik partai, sehingga semua kebijakan dan instruksi harus mengikuti arahannya.
“Maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP,” demikian bunyi surat tersebut.
Selain melarang keberangkatan ke Magelang, surat itu juga menegaskan agar para kepala daerah tetap menjaga komunikasi dengan pusat dan bersiap menghadapi situasi politik yang berkembang.
Berapa Banyak Kepala Daerah PDIP yang Terkena Instruksi Ini?
Berdasarkan penelusuran Terbitindo.com, jumlah kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 mencapai 126 orang. Sebelum pelantikan serentak, mereka sempat menjalani pembekalan khusus dari Megawati. Namun, jumlah calon kepala daerah yang diajukan PDIP dalam Pilkada 2024 sebenarnya lebih besar, yakni 169 orang.
Di antara kepala daerah dari PDIP yang saat ini dikenal luas oleh publik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
Instruksi ini tentu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan politik. Apakah ada strategi besar yang sedang disiapkan PDIP? Atau ini bagian dari manuver menghadapi dinamika politik nasional? (Enjo)
