Jakarta, TERBITINDO.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi santai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Terlepas dari arahan Megawati, Dedi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk yang berasal dari PDIP, tetap akan mengikuti retret tersebut.
“Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, kalau seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Dedi sebelum serah terima jabatan gubernur Jawa Barat di gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
Dedi memastikan bahwa kepala daerah se-Jawa Barat tetap akan berangkat ke Magelang setelah agenda sertijab. “Jabar semuanya ikut ya, sampai hari ini semuanya ikut. Alokasi anggarannya juga sudah terserap, jadi tidak mungkin dibatalkan,” tegasnya.
Meski demikian, Dedi mengklarifikasi bahwa perjalanan ke retret tidak menggunakan dana dari Pemprov Jabar, baik untuk transportasi maupun akomodasi. “Yang penting, saya berangkat ke sana tidak pakai dana pemprov,” tambahnya.
Sebelumnya, surat edaran dari Megawati Soekarnoputri beredar pada Kamis (20/2/2025) malam, yang berisi instruksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Menanggapi instruksi tersebut, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memilih patuh dan menunda keberangkatannya. “Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya kepada wartawan.
Namun, keputusan Dedi Mulyadi yang membiarkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat tetap berangkat jelas menunjukkan sikap berbeda dari instruksi Megawati. Apakah ini pertanda gesekan politik baru? (Tere)
