Jakarta, TERBITINDO.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di desa harus dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data akurat. Pasalnya, kemiskinan tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban sosial dan ekonomi di pedesaan.
Salah satu strategi utama yang diusung Mendes Yandri adalah pemanfaatan data tunggal kemiskinan, yang memungkinkan penyaluran bantuan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Saya berharap kerja sama ini dapat menyinkronkan data kemiskinan di desa, sehingga program pengentasan bisa lebih efektif. Kami siap mendukung dengan data konkret yang kami miliki,” ujar Mendes Yandri saat menerima audiensi Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Selain optimalisasi data, pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin di desa serta meningkatkan kesejahteraan mereka. BLT ini diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrem, terutama lansia miskin dan penyandang disabilitas.
“Penggunaan Dana Desa untuk BLT maksimal 15 persen, dan target penerima manfaat harus merujuk pada data pemerintah agar benar-benar tepat sasaran,” jelas Mendes Yandri.
Dukungan dari Kementerian Sosial
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti lambatnya penurunan angka kemiskinan selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, yang hanya turun 2,2 persen. Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, bertekad mempercepat pengentasan kemiskinan dengan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.
“Dalam 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia hanya turun dari 11,25% pada 2014 menjadi 9,36% di 2023. Presiden Prabowo menargetkan penurunan lebih drastis dalam lima tahun ke depan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Upaya percepatan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis serta pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PPDT Samsul Widodo, serta sejumlah staf ahli dan staf khusus Kemendes PDTT. (Abet)
