Jakarta, TERBITINDO.COM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa penyelenggaraan haji bukan sekadar ibadah spiritual, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penguatan ekosistem ekonomi nasional.
Dalam rangka Haji 2025, berbagai inovasi dan evaluasi layanan dilakukan guna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, dalam pertemuan dengan PT Pos Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta pada Selasa (11/2/2025), menegaskan pentingnya sinergi dalam optimalisasi layanan logistik haji.
“Penyelenggaraan haji adalah amanah konstitusi. Pemerintah terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk di sektor logistik yang menjadi kebutuhan vital bagi jemaah,” ujar Warsito.
Transformasi Layanan Logistik
Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor bahan makanan dari Indonesia.
Tahun 2024, ekspor Bumbu Nusantara mencapai 70 ton, dan diproyeksikan meningkat di tahun 2025. Selain itu, pemerintah telah mengirimkan 1,7 juta kotak makanan siap saji bagi jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), dengan potensi total mencapai 5-6 juta kotak.
Tak hanya makanan, penyediaan kebutuhan pendukung seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi juga menjadi perhatian agar jemaah mendapat layanan lebih baik.
Pemerintah juga menggandeng PT Pos Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan logistik, baik dalam pengiriman barang dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.
“PT Pos Indonesia memiliki pengalaman dalam layanan logistik. Kami berharap mereka dapat berperan lebih aktif dalam menyediakan layanan berkualitas dan kompetitif bagi jemaah haji,” tambah Warsito.
Dalam mendukung penyelenggaraan haji yang lebih modern, pemerintah juga memperkuat transformasi digital. Penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan untuk pemantauan kesehatan jemaah secara real-time.
Tantangan Haji 2025
Haji 2025 mengusung tema “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas”, mengingat semakin banyaknya jemaah berusia lanjut yang berangkat ke Tanah Suci.
Namun, tantangan baru muncul dengan adanya penurunan kuota petugas haji Indonesia dari 4.700 orang pada 2024 menjadi 2.210 orang pada 2025. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas layanan bagi 221.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan.
“Tahun 2025 adalah masa transisi dalam penyelenggaraan haji. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, serta seluruh stakeholder terkait,” tegas Warsito.
Demi menjaga standar pelayanan, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi.
Regulasi dan Data Haji Indonesia
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.
Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Agama RI, jumlah kuota haji Indonesia tahun 2024 mencapai 221.000 jemaah, dengan skema reguler dan haji khusus.
Dengan meningkatnya jumlah jemaah dan kompleksitas layanan, optimalisasi logistik menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk memastikan kelancaran ibadah haji. (Enjo)
