Tangerang, TERBITINDO.COM – Krisis gas melon semakin menyulitkan masyarakat. Abraham Garuda Laksono, Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, mendesak Pemerintah Pusat segera mengevaluasi kebijakan distribusi gas 3 kg yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat.
Kelangkaan gas subsidi ini membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan atau mencari alternatif dengan harga lebih mahal sejak kebijakan penghapusan pengecer diberlakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 1 Februari 2025.
“Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi sudah menjadi keadaan darurat yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” ujar Abraham dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).
Ia menyoroti dampak kelangkaan ini yang memaksa warga mencari gas dengan susah payah, bahkan rela membayar lebih mahal demi mendapatkan pasokan.
Sebagai langkah konkret, Abraham mendesak pemerintah segera menambah suplai gas 3 kg dan memastikan distribusinya merata.
“Saya telah berkoordinasi dengan beberapa agen dan pangkalan untuk memperlancar distribusi, tetapi ini belum cukup. Pemerintah harus turun tangan agar stok gas tersedia di seluruh wilayah,” tegasnya.
Selain itu, Abraham menekankan pentingnya evaluasi sistem distribusi serta pengawasan ketat agar subsidi gas tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. Jika tidak, ketimpangan distribusi akan semakin parah.
Menurutnya, kelangkaan gas 3 kg bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi kali ini situasinya lebih buruk dibanding sebelumnya. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan persoalan ini karena berpotensi memicu gejolak sosial.
“Masyarakat butuh solusi nyata, bukan sekadar janji manis,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Abraham Garuda Laksono mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi krisis gas 3 kg demi kesejahteraan masyarakat Banten. (Enjo)