Jakarta, TERBITINDO.COM – Rencana peluncuran buku PRABOWONOMICS yang semula dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat kini memasuki fase penantian. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Yohanes Handojo Budhisedjati, menegaskan bahwa agenda tersebut tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa adanya konfirmasi dan kepastian resmi dari Menteri Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Menurut Handojo, langkah kehati-hatian ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap tata kelola pemerintahan dan etika penyelenggaraan acara yang melibatkan pejabat tinggi negara. Ia menegaskan bahwa FORMAS tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
“FORMAS menegaskan bahwa untuk peluncuran buku PRABOWONOMICS ini harus menunggu konfirmasi dan kepastian dari Menteri Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya. FORMAS tidak ingin menggelar acara peluncuran sebelum Menseskab merestui acara tersebut,” tegas Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kepastian dari pihak Istana merupakan faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks acara berskala nasional yang melibatkan tokoh-tokoh penting, legitimasi dan koordinasi dengan pihak terkait menjadi hal mendasar demi menjaga wibawa dan ketertiban.
Rencana Awal Peluncuran dan Harapan Besar Panitia
Sebelumnya, penulis buku PRABOWONOMICS, Yonge Sihombing, telah menginformasikan kepada publik bahwa peluncuran buku ini direncanakan berlangsung pada 26 Februari 2026 mendatang. Informasi tersebut memunculkan antusiasme sekaligus ekspektasi tinggi, mengingat tema buku yang dinilai strategis dan relevan dengan dinamika kebijakan ekonomi nasional.
FORMAS yang dipercaya sebagai panitia pelaksana pun menyadari bahwa tanggung jawab tersebut bukanlah hal ringan. Mereka memahami bahwa acara ini bukan sekadar seremoni peluncuran buku biasa, melainkan momentum yang diharapkan dapat menjadi ruang diskusi dan refleksi atas gagasan besar yang diusung dalam karya tersebut.
Lebih jauh, panitia juga menaruh harapan agar peluncuran buku ini dapat dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah pejabat negara lainnya. Kehadiran para pemimpin nasional tentu akan memberikan nilai simbolis sekaligus legitimasi terhadap substansi buku yang diluncurkan.
Namun di sinilah letak pentingnya koordinasi. Mengingat tingginya level tamu undangan yang direncanakan hadir, FORMAS menilai bahwa segala sesuatunya harus berjalan sesuai mekanisme resmi dan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.
“Mengingat yang diundang adalah orang-orang penting termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, maka kami tidak mau kegiatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan bahkan izin dari Menteri Sekretaris Kabinet dan Pihak Istana,” ujar Handojo.
Pernyataan ini menegaskan bahwa kehati-hatian yang diambil bukanlah bentuk penundaan tanpa alasan, melainkan upaya menjaga tata krama kelembagaan dan memastikan acara berlangsung secara terhormat.
Seruan untuk Bersabar Demi Kelancaran Bersama
Di tengah dinamika persiapan yang telah berjalan, Handojo pun mengimbau seluruh pihak, baik penulis maupun panitia yang telah dibentuk, untuk menahan diri dan menunggu kepastian resmi sebelum melangkah lebih jauh. Ia menilai, kesabaran saat ini justru menjadi kunci agar peluncuran buku dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tanpa polemik.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk menghindari potensi kesalahpahaman atau dampak yang tidak diinginkan, terutama mengingat sensitivitas agenda yang melibatkan institusi kepresidenan. FORMAS tidak ingin ada pihak yang dirugikan atau merasa dilangkahi dalam proses koordinasi.
“Kita harus bersabar menunggu konfirmasi sehingga acara ini dapat berjalan aman, lancar dan tidak ada yang dirugikan,” pungkas Handojo.
Dengan demikian, peluncuran buku PRABOWONOMICS kini berada dalam fase menunggu restu resmi. Bagi FORMAS, kepastian dari Menteri Sekretaris Kabinet dan pihak Istana bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting agar momentum intelektual ini dapat terlaksana secara bermartabat dan memberikan dampak positif bagi publik. (JT)
