Jakarta, TERBITINDO.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus memperkuat tata kelola investasi asing di Pulau Dewata. Salah satu langkah konkret yang segera dijalankan adalah pemberian edukasi rutin kepada para investor asing setiap bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi awal pembentukan desk investasi di Bali, yang dirancang tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan penanaman modal asing (PMA).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Bali, I Ketut Sukra Negara, menjelaskan bahwa edukasi bulanan ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Menurutnya, pendekatan ini penting agar investor asing memahami dengan baik regulasi, kewajiban, serta tata cara berinvestasi yang sesuai dengan hukum dan kebijakan daerah di Bali.
“Mereka (tim desk investasi) akan rutin melakukan coaching clinic-lah, memberikan pemahaman kepada investasi PMA di Bali. Itu kita akan lakukan rutin tiap bulan mengadakan itu,” kata Sukra kepada detikBali, Jumat (23/1/2026).
Desk Investasi Jadi Instrumen Pengendalian PMA
Lebih lanjut, Sukra menerangkan bahwa pembentukan desk investasi tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pelayanan perizinan. Desk ini juga memiliki tugas strategis untuk menertibkan aktivitas penanaman modal asing yang selama ini terindikasi ilegal atau tidak sesuai ketentuan di Bali. Oleh karena itu, komposisi tim dalam desk investasi dibuat lintas lembaga, melibatkan unsur Kementerian Investasi serta jajaran Pemprov Bali.
“Jadi itu memantau mereka punya aplikasi memantau perkembangan investasi PMA yang ilegal. Itu lah yang diawasi, dikendalikan dilakukan pembinaan,” tutur mantan Kepala Biro Pemkesra Setda Bali itu.
Melalui mekanisme pemantauan berbasis aplikasi, desk investasi diharapkan mampu mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap investor asing mendapatkan pembinaan yang tepat. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan tidak semata represif, tetapi juga edukatif dan preventif.
Kesepakatan Pengendalian Investasi di Bali
Langkah Pemprov Bali ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Pemprov Bali telah menyepakati pengendalian penanaman modal di wilayah Bali. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya menata kembali iklim investasi agar lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Kesepakatan ini secara resmi ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman sekaligus pembentukan desk investasi di Bali. Momentum tersebut menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas layanan investasi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi.
Percepatan Perizinan dan Kepastian Waktu Layanan
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan bahwa pembentukan desk investasi memiliki tujuan utama untuk mempercepat kepastian dukungan terhadap investasi, khususnya dalam hal pelayanan perizinan di Bali. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu layanan sebagai faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
“Untuk membantu percepatan memberikan kepastian support terhadap investasi dan pelayanan perizinan di Provinsi Bali dan upaya kita memberikan kepastian terhadap waktu pelayanan perizinan,” kata Todotua seusai penandatanganan nota kesepakatan dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/1/2026).
Dengan adanya desk investasi dan edukasi rutin bagi investor asing, Pemprov Bali berharap aktivitas penanaman modal ke depan dapat berjalan lebih tertib, legal, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Upaya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Bali terbuka terhadap investasi, namun tetap menjunjung tinggi aturan dan keberlanjutan. (JT)
