Jakarta, TERBITINDO.COM – Pengerjaan bahu jalan pada jalur hotmix Bandara Frans Sales Lega menuju Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, kembali menuai perhatian publik. Proyek infrastruktur yang diharapkan memperlancar akses transportasi ini justru memunculkan beragam keluhan dari warga setempat, terutama terkait kualitas pengerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan standar konstruksi.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pekerjaan rabat bahu jalan tampak tidak rapi dan terkesan dikerjakan tanpa perencanaan teknis yang matang. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan jalan dalam jangka panjang, terlebih di tengah cuaca yang kerap diguyur hujan.
Bahu jalan dan badan jalan hotmix ini merupakan satu kesatuan proyek yang sebelumnya telah dikenai sanksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun anggaran 2025. Akibat sanksi tersebut, masa pelaksanaan proyek diperpanjang hingga Januari 2026. Proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp5 miliar ini dikerjakan oleh CV Sarana Karya Utama.
Temuan Warga: Bahu Jalan Dinilai Tak Selaras dengan Drainase
Seorang warga setempat, Yulianus, mengungkapkan bahwa kondisi bahu jalan yang dikerjakan tidak sejalan dengan sistem drainase yang sudah ada. Menurutnya, hasil pekerjaan terlihat tidak rata dan berpotensi menimbulkan masalah teknis di kemudian hari.
“Kelihatannya tinggi rendah, tidak rata dan ada kemiringan. Bahu jalan serta badan jalan hotmixnya sangat tidak sesuai dengan drainase,” tutur Yulianus saat ditemui di kediamannya, Jumat, 16 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa secara visual, bahu jalan tampak memiliki perbedaan elevasi yang mencolok dengan badan jalan, sehingga aliran air hujan dikhawatirkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini, jika dibiarkan, dapat mempercepat kerusakan jalan.
Metode Pengerjaan Dipertanyakan
Sorotan lain datang dari metode pengerjaan bahu jalan di sisi kiri badan jalan. Yulianus menyebutkan bahwa pada bagian tersebut tidak dilakukan proses penggalian terlebih dahulu sebelum pengecoran.
“Yang bagian kiri ini mereka tidak pakai gali, diduga cor langsung dari tanah, sehingga ada indikasi kuat bahwa proses pemadatannya tidak dilakukan,” tutur Yulianus.
Ia menilai, ketiadaan proses pemadatan yang memadai akan berdampak langsung pada kekuatan struktur bahu jalan. Selain itu, jarak antara bahu jalan dan saluran drainase juga dinilai terlalu jauh, sehingga fungsi keduanya tidak terintegrasi secara optimal.
“Jarak antara bahu jalan dan drainase juga sangat jauh, mereka cor tidak sambung, hanya ambil setengah saja. Terlepas begitu memang perencanaannya tetapi kami menduga banyak yang tak sesuai,” tuturnya lagi.
Konstruksi Tidak Permanen dan Kekhawatiran Daya Tahan
Tak hanya soal metode, Yulianus juga menyoroti aspek kepermanenan konstruksi di sisi kiri dan kanan jalan. Menurutnya, sejumlah bagian tidak dibangun secara menyeluruh, padahal pekerjaan hotmix seharusnya dibuat permanen dari sudut ke sudut.
“Eta keta ulu tite, saya lihat pengerjaan ini tidak sesuai standar konstruksi, yang lain tidak dibuat permanen, misalnya ho ngali tetapi rabat yang mereka cor hanya sebatas saja, ini yang membuat proyek bahu jalan dan hotmix sudah salah secara teknis,” ungkapnya.
Ia menyayangkan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dikerjakan dengan kualitas yang dinilai jauh dari harapan. Yulianus bahkan mengkhawatirkan hasil pekerjaan tidak akan bertahan lama, khususnya jika intensitas hujan terus meningkat dan mempercepat proses erosi di bahu jalan.
Minim Informasi Proyek di Lapangan
Selain persoalan teknis, warga juga mengeluhkan minimnya informasi terkait proyek tersebut. Yulianus menyebutkan bahwa hampir tidak ada warga yang mengetahui detail pekerjaan karena tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi.
Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, secara tegas mewajibkan setiap proyek yang dibiayai negara untuk memasang papan nama. Papan tersebut seharusnya memuat informasi kegiatan, nilai kontrak, sumber anggaran, dan waktu pelaksanaan proyek.
Penjelasan PPK: Proyek Masih Berstatus KDP
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, Citra Ayu Purwarini, menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan sisa volume sekitar 20 persen.
Menurut Citra, selama masa KDP, pihak rekanan masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan hingga akhir Januari 2026. Ia menegaskan bahwa pekerjaan yang tersisa bersifat minor dan berkaitan langsung dengan bahu jalan.
“Hanya bahu jalan saja yang KDP, pembayaran dan progres fisiknya baru 80% persen. Ada nanti dendanya tunggu selesai pekerjaan,” jelas Citra, Kamis, 15 Januari 2026.
Keluhan Pengguna Jalan: Gangguan Lalu Lintas hingga Malam Hari
Keluhan juga datang dari pengguna jalan. Vinsen, salah seorang pengendara yang kerap melintasi jalur tersebut, mengaku aktivitas pengerjaan hingga malam hari sering mengganggu arus lalu lintas. Mobil molen yang digunakan untuk pengecoran disebut kerap parkir di tengah jalan.
“Mereka kerja sampai malam cor bahu jalan, kami yang kerap melintasi jalur itu terpaksa tunggu beberapa menit sampai selesai cor karena mobil molen parkir di tengah jalan,” aku Vinsen.
Ia menduga pengerjaan bahu jalan dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target penyelesaian proyek, terutama di tengah musim hujan yang rawan menghambat pekerjaan.
“Saya menduga mereka juga kerja asal-asalan, cor bahu jalan hanya begitu-begitu saja, kurang kuat. Maklum kerja supaya cepat selesai, takut hujan turun,” tutur Vinsen.
Sorotan warga dan pengguna jalan ini menjadi catatan penting bagi pihak pelaksana dan pengawas proyek agar memastikan setiap tahapan pekerjaan benar-benar sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, proyek infrastruktur yang seharusnya memberi manfaat jangka panjang justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (JT)
