Jakarta, TERBITINDO.COM – Suasana Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025) tampak berbeda ketika Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melangkah masuk ke area pusat pemerintahan tersebut. Kehadirannya segera menarik perhatian publik dan awak media, sekaligus memicu berbagai spekulasi politik terkait masa depan kebijakan pembangunan di Papua.
Kedatangan Ribka Haluk ke Istana tidak sekadar agenda seremonial biasa. Di tengah transisi pemerintahan dan arah baru pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, momen ini dinilai sebagai sinyal kuat akan adanya penugasan strategis yang akan diemban Ribka, khususnya dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Isu mengenai pembentukan lembaga khusus yang fokus menangani Papua pun kembali mengemuka.
Menanggapi berbagai pertanyaan dari awak media, Ribka tidak menampik bahwa kehadirannya berkaitan langsung dengan rencana pembentukan lembaga baru tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa lembaga yang dimaksud bukanlah badan baru sebagaimana yang sempat beredar dalam spekulasi publik.
“Bukan badan ya, [tapi] Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua,” kata Ribka Haluk kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pernyataan tersebut memperjelas arah kebijakan pemerintah yang ingin menghadirkan mekanisme percepatan pembangunan Papua melalui sebuah komite eksekutif. Komite ini diperkirakan akan memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan program lintas kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan pembangunan di Papua berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.
Meski demikian, Ribka memilih bersikap hati-hati dan tidak ingin mendahului keputusan resmi Presiden. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman formal terkait jabatan dan nomenklatur yang akan diembannya. Menurutnya, kepastian hanya akan diperoleh setelah Presiden Prabowo Subianto secara langsung membacakan Surat Keputusan (SK) resmi.
Sikap tersebut menunjukkan kehati-hatian sekaligus penghormatan Ribka terhadap mekanisme ketatanegaraan. Di tengah derasnya spekulasi publik, ia menegaskan pentingnya menunggu keputusan resmi Kepala Negara agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
Dengan latar belakang pengalamannya di pemerintahan dan pemahamannya terhadap dinamika Papua, kehadiran Ribka Haluk di Istana pada hari itu menjadi penanda penting arah kebijakan pemerintah ke depan. Publik kini menantikan pengumuman resmi Presiden, yang akan menjawab apakah Ribka Haluk benar-benar akan dilantik sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, sekaligus membuka babak baru dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua. (JT)
