Jakarta, TERBITINDO.COM – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat memicu perhatian dunia. Ketegangan politik yang meningkat tajam di negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia itu langsung memunculkan satu pertanyaan besar di pasar global: apakah harga minyak dunia akan melonjak tajam?
Namun, di tengah hiruk-pikuk geopolitik tersebut, ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, justru menilai dampaknya terhadap harga minyak dunia sejauh ini masih terbatas. Ia menjelaskan bahwa hingga awal 2026, harga minyak mentah global masih berada di level relatif rendah, bahkan telah terkoreksi sekitar 22 persen dalam satu tahun terakhir tanpa menunjukkan tanda-tanda rebound yang berarti.
Menurut Bhima, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya merespons krisis Venezuela sebagai pemicu lonjakan harga energi. Padahal, secara historis, gejolak geopolitik di negara produsen minyak kerap menjadi katalis kenaikan harga. “Meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, kondisi geopolitik yang biasanya memicu lonjakan harga komoditas energi kali ini belum tercermin di pasar global,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu indikator yang biasanya mencerminkan kepanikan pasar adalah peralihan dana investor ke aset aman seperti dolar AS. Namun, sinyal tersebut belum terlihat jelas. “Indeks dolar AS terhadap mata uang lain masih fluktuatif di level 98. Belum terlihat kepanikan investor global karena kejadian di Venezuela,” ujar Bhima, dikutip dari Antara, Senin (5/1/2026).
Dampak ke Indonesia Masih Terbatas
Lebih jauh, Bhima menilai implikasi krisis Venezuela terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia juga relatif kecil. Menurutnya, krisis ini belum memicu apa yang sering disebut sebagai commodity bonanza atau lonjakan harga komoditas global. Artinya, Indonesia tidak bisa berharap pada tambahan penerimaan negara dari ekspor minyak, gas, batu bara, maupun nikel hingga akhir 2026.
Pandangan ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun eskalasi politik Venezuela sangat dramatis, pasar global masih menunggu kepastian lebih lanjut sebelum bereaksi secara agresif.
Serangan Militer dan Penetapan Keadaan Darurat
Situasi politik Venezuela memang kian memanas setelah serangan militer Amerika Serikat terhadap instalasi sipil dan militer pada Sabtu (3/2) dini hari. Serangan tersebut menimbulkan ledakan besar di sejumlah negara bagian dan mendorong pemerintah Venezuela menetapkan keadaan darurat nasional.
Presiden AS Donald Trump secara terbuka membenarkan operasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya dan langsung membawa keduanya ke Amerika Serikat. Trump juga mengumumkan bahwa pemerintahannya akan sementara memimpin Venezuela hingga proses transisi kekuasaan berlangsung.
Tak hanya itu, Trump mengungkapkan rencana investasi miliaran dolar oleh perusahaan minyak AS untuk memulihkan produksi minyak Venezuela, yang selama bertahun-tahun terpuruk akibat krisis ekonomi dan sanksi internasional.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Gagal Bayar Sejak 2017, Luka Lama yang Kembali Terbuka
Penangkapan Nicolás Maduro juga kembali menyoroti persoalan mendasar Venezuela: krisis utang negara yang belum terselesaikan sejak hampir satu dekade lalu. Penggulingan kepemimpinan ini membuka kembali bab lama tentang gagal bayar yang disebut-sebut sebagai salah satu kasus default negara terbesar di dunia.
Dikutip dari CNBC, Senin (5/1/2026), Venezuela resmi mengalami gagal bayar pada akhir 2017 setelah tidak mampu membayar obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Kombinasi krisis ekonomi berkepanjangan dan sanksi Amerika Serikat membuat Venezuela terputus total dari pasar keuangan global.
Sejak saat itu, beban utang negara terus membengkak. Akumulasi bunga, gugatan hukum, serta putusan arbitrase internasional terkait penyitaan aset masa lalu membuat total kewajiban eksternal Venezuela jauh melampaui nilai nominal obligasi awal.
Utang Membengkak hingga USD 170 Miliar
Analis memperkirakan Venezuela memiliki sekitar USD 60 miliar obligasi gagal bayar yang belum dilunasi. Namun, jika digabungkan dengan kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, total utang luar negeri negara tersebut diperkirakan mencapai USD 170 miliar, atau sekitar Rp 2.847 triliun dengan estimasi kurs Rp 16.750 per dolar AS.
Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 hanya sekitar USD 82,8 miliar. Dengan angka tersebut, rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 180–200 persen, level yang dinilai sangat tidak berkelanjutan tanpa restrukturisasi utang besar-besaran.
Citgo, Aset Strategis yang Diperebutkan
Di tengah pusaran krisis ini, satu aset menjadi pusat perhatian para kreditur: Citgo Petroleum. Perusahaan penyulingan minyak berbasis di Amerika Serikat ini saham mayoritasnya dimiliki oleh PDVSA dan menjadi jaminan obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020.
Pengadilan di Delaware, AS, telah mencatat klaim senilai sekitar USD 19 miliar terhadap PDV Holding, induk perusahaan Citgo. Nilai klaim tersebut bahkan melebihi estimasi nilai total aset Citgo, sehingga memicu persaingan sengit di antara para kreditur untuk memperebutkan aset strategis tersebut.
Kreditur Global Berebut Aset Venezuela
Mayoritas kreditur komersial Venezuela berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor utang bermasalah. Selain itu, sejumlah perusahaan multinasional juga masuk dalam daftar kreditur setelah memenangkan gugatan arbitrase internasional akibat penyitaan aset oleh pemerintah Venezuela.
Perusahaan energi raksasa ConocoPhillips serta perusahaan tambang Crystallex termasuk di antara pihak yang memperoleh putusan ganti rugi miliaran dolar dari pengadilan AS, yang memberi mereka hak untuk mengejar aset Venezuela di luar negeri.
Venezuela juga memiliki kreditur bilateral besar, terutama Tiongkok dan Rusia, yang selama bertahun-tahun memberikan pinjaman kepada pemerintahan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro. Namun, nilai pasti utang bilateral ini sulit diverifikasi karena Venezuela sudah lama tidak merilis data utang secara transparan.
Dengan krisis politik yang kini mencapai titik paling genting, masa depan Venezuela—baik dari sisi ekonomi, utang, maupun industri minyak—masih diliputi ketidakpastian. Dunia pun menunggu, apakah badai ini benar-benar akan mengguncang pasar energi global, atau justru menjadi episode panjang krisis yang dampaknya terbatas. (JT)
