Jakarta, TERBITINDO.COM — Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta (PMMJ) menyoroti lambannya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani Moke di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dalam aksi yang digelar di bawah Tugu Proklamasi, Kamis malam (6/11/2025) pukul 23.00 WIB, PMMJ menilai negara gagal hadir di tengah rakyat kecil yang terus menjadi korban kriminalisasi.
Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PMMJ, Andri Tani, bersama Kabid Hubungan Eksternal dan Kemitraan, Aldino Mamo, serta jajaran pengurus organisasi. Mereka menyuarakan kekecewaan atas insiden yang menimpa petani Moke di Sikka dan menilai permintaan maaf Kapolres Sikka hanyalah gestur simbolik yang tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Negara ini seolah hanya tahu meminta maaf setelah menindas. Tapi tanpa regulasi yang tegas, permintaan maaf hanyalah basa-basi di atas penderitaan rakyat,” ujar Andri Tani dalam pernyataannya.
Menurut PMMJ, akar persoalan yang sebenarnya terletak pada ketiadaan regulasi yang melindungi petani dan pengrajin Moke dari kriminalisasi sistematis.
Moke, yang selama ini dikenal sebagai minuman tradisional khas Sikka, disebut bukan sekadar produk konsumsi, melainkan warisan budaya, identitas sosial, dan sumber ekonomi utama masyarakat lokal.
Namun hingga kini, pemerintah daerah belum memiliki peraturan yang secara tegas mengakui dan melindungi Moke sebagai produk legal hasil budaya rakyat. Akibatnya, petani dan pengrajin Moke kerap berhadapan dengan aparat hukum karena aktivitas produksi dianggap melanggar ketentuan minuman beralkohol.
Ketika pemerintah memilih diam, itu bukan netralitas — itu keberpihakan pada penindasan. Rakyat Sikka tidak butuh janji, mereka butuh perlindungan hukum,” tambah Aldino Mamo.
Dalam pernyataannya, PMMJ menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD:
1. Segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui, melindungi, dan melegalkan Moke sebagai produk budaya dan ekonomi rakyat.
2. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani serta pengrajin Moke.
3. Melibatkan masyarakat adat, petani, dan pelaku budaya dalam setiap proses penyusunan regulasi agar tidak menjadi produk hukum elitis dan birokratis.
PMMJ menilai diamnya pemerintah menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
Menurut mereka, Moke bukan hanya tentang ekonomi lokal, tetapi juga tentang kedaulatan budaya dan harga diri masyarakat Sikka.
Aksi di bawah Tugu Proklamasi tersebut menjadi simbol bahwa perjuangan untuk keadilan tidak boleh berhenti di daerah.
PMMJ menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah benar-benar membentuk regulasi perlindungan bagi petani Moke.
“Jika negara terus menutup mata, suara rakyat dari Maumere akan menggema lebih lantang dari Jakarta — menuntut keadilan yang sudah terlalu lama ditunda,” tutup Andri Tani.***
