Jakarta, TERBITINDO.COM – Dalam upaya mewujudkan kemandirian energi di daerah timur Indonesia, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan program studi khusus Energi Baru Terbarukan (EBT) di Flores.
Langkah strategis ini diharapkan mampu melahirkan SDM lokal yang unggul dan mendukung transformasi energi hijau nasional.
Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi baru terbarukan kembali ditegaskan melalui langkah inovatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengapresiasi inisiatif cemerlang Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang mengusulkan pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus EBT di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Usulan ini dinilai sebagai strategi tepat untuk mendekatkan masyarakat dengan gagasan energi terbarukan yang kini menjadi keharusan global.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Senin (28/07/2025), Eniya menyampaikan bahwa gagasan tersebut bukan hanya akan diwujudkan melalui pembangunan UPT, tetapi juga melalui pembukaan program studi khusus EBT di sejumlah perguruan tinggi di NTT.
“Pak Gubernur menginginkan ada Prodi EBT agar generasi muda NTT punya kesempatan mendalami energi hijau langsung di daerahnya. Ini ide brilian dari seorang kepala daerah yang paham urgensi kemandirian energi,” ujar Eniya di sela-sela pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, Eniya menuturkan bahwa Kementerian ESDM akan menggandeng para pengembang energi terbarukan yang sudah beroperasi di Flores.
Para pengembang ini akan diberdayakan untuk terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya energi terbarukan. Tidak hanya itu, pusat strategi kebijakan di Kementerian ESDM akan diarahkan untuk memprioritaskan program ini sehingga dampaknya benar-benar terasa di masyarakat.
Sejalan dengan Eniya, Direktur Panas Bumi EBTKE, Gigih Udi Utomo, mengungkapkan bahwa sosialisasi dan edukasi akan melibatkan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indonesia (UI).
“Usulan Pak Gubernur ini sungguh gemilang. Konsepnya ‘Dari Flores untuk Flores’. Harapannya, ke depan, putera-puteri Flores yang terlatih bisa memimpin proyek-proyek EBT di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Mendukung rencana tersebut, Gubernur NTT Melki Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan penjurusan khusus energi baru terbarukan.
Melki ingin agar pengetahuan mengenai kemandirian energi, energi hijau, dan transformasi energi diajarkan sejak bangku sekolah.
“Kita ingin generasi muda NTT melek energi hijau, karena dunia sedang bergerak ke arah sana. Mereka harus siap bersaing dan berkontribusi,” tegasnya.
Dukungan konkret juga datang dari sektor korporasi. EVP Panas Bumi PLN, John YS Rembet, memastikan pihaknya siap bersinergi dengan Ditjen EBTKE dan Pemprov NTT untuk rutin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
“PLN berkomitmen mendukung melalui berbagai program CSR dan TJSL, agar program kemandirian energi ini tidak hanya wacana tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Flores,” tutur John.
Senada dengan PLN, VP Stakeholder and Relation Sokoria Geothermal Indonesia, Ali Sahid, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk memenuhi rekomendasi Gubernur NTT.
Sokoria Geothermal akan memaksimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Fokus CSR kami sangat luas, dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial, budaya, dan agama. Semua untuk mendukung ekosistem EBT yang berkelanjutan,” pungkas Ali.
Sebagai informasi, potensi panas bumi di Flores sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 MW, dengan cadangan energi yang masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Dengan pembangunan UPT, Prodi EBT, dan SMK EBT, diharapkan Flores bisa menjadi sentra riset, edukasi, dan pengembangan energi baru terbarukan di kawasan timur Indonesia, sekaligus mendukung target pemerintah mencapai bauran EBT sebesar 23% pada 2025.***
