Jakarta,TERBITINDO.COM – Puluhan ribu driver ojek online (ojol) kembali turun ke jalan. Mereka menamakan gerakan ini Aksi 217 — sebuah protes besar-besaran untuk mendesak keadilan tarif dan regulasi yang lebih berpihak pada pengemudi.
Hari ini, Senin (21/7/2025), diperkirakan lebih dari 50.000 pengemudi memadati jalanan Ibu Kota. Aksi ini berpotensi melumpuhkan sebagian ruas utama Jakarta. Pihak kepolisian pun bersiaga dengan 1.632 personel gabungan demi menjaga ketertiban.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Para pengemudi juga kompak melakukan aksi off bid serentak di Jakarta dan sekitarnya. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menyiapkan alternatif transportasi, karena mayoritas driver dan kurir online hari ini menghentikan layanan.
Pusat konsentrasi massa dipusatkan di kawasan Silang Selatan Monas — jantung simbolis Jakarta. Aksi akan dibagi dalam dua gelombang: pukul 10.00 WIB oleh Garda Indonesia DKI Jakarta, dan pukul 13.00 WIB oleh kelompok yang menamakan diri Korban Aplikator.
Jalur strategis mulai dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, hingga Gedung Kementerian ESDM di Jalan Merdeka Selatan dipastikan akan dipenuhi ribuan pengemudi yang mendesak keadilan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengingatkan massa aksi agar tetap damai dan tidak melakukan provokasi maupun perusakan fasilitas umum.
“Kami imbau para peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan santun, tanpa membakar ban atau merusak fasilitas publik,” tegasnya, Minggu (20/7/2025).
Tuntut Pendapatan yang Layak
Tak hanya menuntut di jalan, para driver membawa sederet tuntutan konkret. Mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan UU atau Perppu khusus transportasi daring.
Selain menuntut pembagian pendapatan yang lebih manusiawi — 90% untuk pengemudi, 10% untuk aplikator — para driver juga meminta regulasi tarif untuk layanan pengiriman barang dan makanan segera ditetapkan. Mereka menuntut audit investigasi terhadap perusahaan aplikator demi transparansi dan kepatuhan.
Berbagai skema yang dianggap memberatkan, seperti Aceng, slot, hub, multi order, hingga keanggotaan, juga diminta dihapus. Harapannya, seluruh driver kembali berada di jalur reguler dengan aturan yang adil untuk semua.
Parlemen Turun Tangan
Dukungan datang dari parlemen. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, menegaskan tuntutan para driver tak boleh diabaikan. Menurutnya, pengemudi ojol adalah tulang punggung transportasi daring di Indonesia.
“Potongan aplikasi terlalu besar dan memangkas pendapatan driver. Pemerintah harus hadir menjembatani dialog agar tercapai kesepakatan yang adil,” ujar Syafiuddin di Jakarta, Senin (21/7/2025).
Ia juga mendesak aplikator untuk tak hanya mengejar untung, tetapi memprioritaskan kesejahteraan mitra pengemudi. “Tanpa driver, bisnis transportasi daring tak akan jalan. Kami di DPR siap mengawal dan mendorong penurunan potongan hingga 10 persen, serta regulasi yang lebih pro-pengemudi,” tutupnya. (ns)
