Jakarta, TERBITINDO.COM — Danau Toba, salah satu keajaiban alam kebanggaan Sumatera Utara, kini berupaya keras menjaga reputasinya di kancah internasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, menegaskan perlunya komitmen semua pihak terkait untuk menuntaskan empat poin rekomendasi UNESCO, demi memastikan Geopark Kaldera Toba lolos evaluasi dan meraih predikat Green Card.
Bane menyoroti bahwa target utama saat ini adalah memperoleh kartu hijau UNESCO, yang akan memperkuat pengakuan dunia terhadap Danau Toba sebagai geopark berkelas internasional.
“Kalau ingin dapat kartu hijau, jalankan empat rekomendasi itu secara serius,” tegas Bane pada Jumat (11/06/2025).
Menurutnya, status Green Card bukan sekadar label, melainkan kunci untuk menjamin keberlanjutan pariwisata berbasis geopark di Kaldera Toba.
Empat Langkah Penting Menuju Kartu Hijau
Empat rekomendasi UNESCO, lanjut Bane, bukan hanya formalitas belaka. Pertama, badan pengelola wajib meningkatkan program edukasi berbasis riset, agar potensi ilmiah Danau Toba semakin diakui dunia.
Kedua, perlu dilakukan revitalisasi kawasan melalui penataan infrastruktur serta peningkatan profesionalisme badan pengelola.
Langkah ketiga, pemerintah harus memastikan seluruh pengelola wisata memahami dan menerapkan prinsip-prinsip UNESCO Global Geopark (UGGp), agar pengembangan kawasan tetap sejalan dengan standar internasional.
Terakhir, visibilitas Geopark harus diperkuat lewat pembangunan gerbang, monumen, serta panel interpretasi yang informatif bagi wisatawan.
Meski demikian, Bane mengingatkan bahwa perjuangan tidak selesai hanya dengan meraih Green Card. Ia menekankan pentingnya menjaga status tersebut agar tetap bertahan.
“Yang lebih penting adalah bagaimana status itu tetap dipertahankan, sambil membangun pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Bane juga menegaskan, pariwisata Geopark Kaldera Toba semestinya tidak hanya fokus mendatangkan wisatawan, tetapi juga mendorong penelitian ilmiah.
Kajian mendalam mengenai kaldera, budaya lokal, dan potensi geologi diharapkan menjadi nilai lebih dibanding destinasi wisata lain.
Selain memberikan catatan kritis, Bane turut mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang dinilai telah bekerja keras memperbaiki pengelolaan Geopark Kaldera Toba sesuai panduan UNESCO.
Ia memuji Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana yang memimpin berbagai pembenahan teknis, termasuk uji coba jalur untuk asesor UNESCO.
Sinergi antara Kemenpar, pemerintah daerah, dan badan pengelola pun semakin diperkuat demi menuntaskan rekomendasi UNESCO.
Usaha bersama ini diharapkan mampu mengangkat status Geopark Kaldera Toba dari Yellow Card ke Green Card saat tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan berkunjung pada 21–25 Juli 2025.
Jika berhasil, Bane berharap Kemenpar dapat ditetapkan sebagai sektor utama dalam pengelolaan geopark nasional. Menurutnya, langkah ini akan lebih efektif dibanding penanganan yang masih berada di bawah Kementerian ESDM.
Penilaian ini akan menentukan arah masa depan Geopark Kaldera Toba. Hasil evaluasi akan dibawa ke Sidang Global Geopark di Chile pada September 2025, dan keputusan finalnya dijadwalkan diumumkan pertengahan 2026.
Apabila berjalan sesuai rencana, Danau Toba bukan hanya menjadi kebanggaan Sumatera Utara, tetapi juga bukti bahwa Indonesia sanggup mengelola warisan alam berkelas dunia dengan standar internasional. (enjo)
