Jakarta, TERBITINDO.COM-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan rencana kerja besar BGN di hadapan Komisi IX DPR RI.
Dengan target menjangkau puluhan juta warga melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN mengajukan anggaran fantastis senilai Rp 217 triliun untuk tahun 2026.
Dadan memenuhi undangan Komisi IX dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (10/7/2025) selama tiga jam, mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.
Ia menegaskan bahwa fokus pertemuan bukan lagi soal anggaran berjalan, melainkan merumuskan kebutuhan anggaran BGN untuk tahun depan.
“Anggaran 2025 sudah pasti, semua sudah tahu. Sekarang kami bahas detail untuk usulan 2026,” kata Dadan usai rapat.
Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan bersama Kementerian PPN/BAPPENAS telah menetapkan pagu indikatif BGN sebesar Rp 217 triliun.
Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menutupi kebutuhan. Dengan jumlah penerima manfaat tetap di kisaran 82,9 juta jiwa, anggaran ini diperkirakan akan habis maksimal pada Agustus 2026.
“Kalau target penerima sama, maka mulai September hingga Desember kami tetap butuh tambahan anggaran, polanya sama seperti tahun ini,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, untuk tahun depan BGN tetap akan mempertahankan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dengan tambahan 30.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi).
Dadan juga menyoroti bahwa pola serapan anggaran 2025 dijadikan acuan proyeksi untuk 2026.
Pada 2025, BGN semula hanya mengantongi plafon Rp 71 triliun. Namun, melihat skala program MBG, DPR menyetujui penambahan Rp 50 triliun sehingga total anggaran membengkak menjadi Rp 121 triliun.
Kendati demikian, realisasi penyerapan anggaran di awal 2025 masih tergolong lambat.
Dalam RDP sebelumnya pada Selasa (6/5/2025), Dadan melaporkan serapan anggaran baru mencapai Rp 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen dari total pagu.
Untuk menutup ketertinggalan, BGN telah menyusun jadwal percepatan serapan: Juni Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, Agustus Rp 28 triliun, lalu melonjak pada September Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan ditutup Desember dengan realisasi total Rp 116 triliun.
“Anggaran Rp 71 triliun sudah disetujui DPR, tapi agar MBG bisa menjangkau 82,9 juta orang sesuai arahan Presiden, tambahan Rp 50 triliun jadi syarat mutlak,” ujar Dadan.
Ia memastikan total kebutuhan program MBG sepanjang 2025 mencapai Rp 116,6 triliun.
Dengan skema serupa, BGN optimistis program MBG dapat dijalankan secara luas pada 2026. Namun, jika jumlah penerima tidak berubah, tambahan anggaran di luar pagu indikatif Rp 217 triliun hampir pasti dibutuhkan.
Dadan menegaskan BGN akan kembali meminta dukungan Komisi IX DPR agar program strategis ini tidak terkendala pendanaan.
“Kalau penerima tetap sama, kami harus pastikan anggaran cukup sampai Desember. Skema tambahan ini akan kami bahas lagi dengan DPR,” tutupnya. (enjo)
