Jakarta, TERBITINDO.COM – Dugaan pelanggaran serius terkait pengelolaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mencuat ke publik.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi swasta sepanjang tahun 2025.
Dalam acara Sosialisasi KIP Kuliah 2025 yang digelar di Unismuh Makassar, Selasa (1/7/2025), Henri menyatakan bahwa ada laporan pemotongan dana biaya hidup mahasiswa oleh pihak kampus hingga 23 persen.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti praktik curang lainnya seperti pungutan liar untuk biaya pendidikan tambahan serta penahanan kartu ATM atau buku tabungan mahasiswa.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi pelanggaran serius terhadap hak mahasiswa. Bahkan, ada kampus yang mengajukan nama-nama mahasiswa fiktif sebagai penerima bantuan,” tegas Henri.
Berdasarkan data yang dihimpun PPAPT, ditemukan bahwa 14 persen kampus masih menahan dokumen keuangan mahasiswa, 4 persen tidak mengembalikan dana yang semestinya, dan 14 persen lainnya justru mengusulkan penerima yang tidak memenuhi kriteria.
Henri menegaskan, pihaknya siap mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut kuota KIP Kuliah dari kampus yang terbukti melakukan pelanggaran.
Jika pelanggaran terus diulang meski telah diberi sanksi, maka hak kampus untuk mengusulkan penerima bantuan akan dicabut seenuhnya.
“Program ini harus terbebas dari manipulasi dan kepentingan pribadi. Setiap rupiah dari dana publik adalah amanah yang wajib dijaga,” ujar Henri dengan penuh penekanan.
Ia pun mengimbau para pimpinan kampus untuk tidak hanya menjalankan program secara prosedural, tetapi juga dengan komitmen etika dan tanggung jawab moral.
Menurutnya, masa depan pendidikan Indonesia bergantung pada integritas semua pihak yang terlibat. (enjo)
