Jakarta, TERBITINDO.COM – Dalam waktu dekat, Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumumkan tambahan kuota penerima rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Maruarar menegaskan bahwa program rumah subsidi sangat diminati karena menawarkan kredit pajak yang rendah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat Presiden akan mengumumkan tambahan kuota, karena memang rumah subsidi sangat diminati oleh masyarakat. Bank pun senang karena kredit pajaknya rendah,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).
Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, pemerintah telah membangun dan menyerahkan 110.000 unit rumah subsidi kepada masyarakat. Untuk tahun 2024, target penyediaan rumah subsidi ditetapkan sebesar 220.000 unit agar lebih banyak masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak.
Dua Tantangan Utama
Dalam implementasinya, Kementerian PKP menghadapi dua tantangan besar. Tantangan pertama adalah memastikan subsidi tepat sasaran, sementara yang kedua berkaitan dengan kualitas bangunan.
Untuk mengatasi permasalahan ketepatan sasaran, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data penerima akan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Data penerima nanti ditentukan by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” jelas Maruarar.
Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga fokus menjaga kualitas rumah subsidi. Untuk itu, Kementerian PKP telah membentuk tim kurator yang terdiri dari pejabat eselon I, termasuk Maruarar sendiri, guna memastikan standar kualitas tetap terjaga.
Menurutnya, ada beberapa pengembang yang kurang teliti dalam pengerjaan proyek sehingga berpengaruh pada kualitas bangunan. “Presiden Prabowo menginginkan agar meskipun rumah ini bersubsidi, kualitasnya tetap harus baik. Jangan sampai kuotanya bertambah tetapi kualitasnya menurun,” tegasnya.
Dalam evaluasi tim kurator, sebagian besar rumah subsidi telah memenuhi standar. Namun, masih ditemukan beberapa kasus bangunan berkualitas rendah akibat kelalaian pengembang. Contohnya di Bekasi, di mana rumah subsidi yang baru setahun diserahterimakan mengalami lantai tidak rata dan bergelembung.
Tak hanya itu, ada juga kasus rumah yang sulit diakses saat hujan deras hingga menyebabkan banjir. Maruarar menegaskan bahwa persoalan ini harus diantisipasi dalam pembangunan rumah subsidi ke depan agar masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat hunian yang layak meski mendapat subsidi dari pemerintah. (Abet)
