Jakarta, TERBITINDO.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mengumumkan tambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi rakyat Indonesia.
Maruarar mengungkapkan bahwa program rumah subsidi sangat populer di kalangan masyarakat karena menawarkan kredit pajak yang rendah. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/3).
Sejak pemerintahan Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, sebanyak 110.000 unit hunian MBR telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan total 220.000 unit rumah subsidi pada tahun 2024 guna memastikan lebih banyak masyarakat memperoleh hunian layak.
Dalam implementasinya, Kementerian PKP menghadapi dua tantangan utama. Pertama, memastikan subsidi diberikan tepat sasaran. Kedua, menjaga kualitas bangunan agar sesuai standar.
Untuk mengatasi masalah pertama, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan data penerima benar-benar berasal dari kelompok MBR.
“Hunian MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu nanti ditentukan by name by address dari BPS supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” jelas Maruarar.
Untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga, Kementerian PKP membentuk tim kurator yang terdiri dari pejabat eselon I, termasuk Maruarar sendiri. Tim ini bertugas mengawasi dan menilai kualitas rumah subsidi agar tetap layak huni.
Menurutnya, ada pengembang yang kurang teliti sehingga menghasilkan hunian dengan kualitas di bawah standar. “Kami diminta untuk terus memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya menurun. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo tetap harus berkualitas,” tegasnya.
Hasil evaluasi tim kurator menunjukkan sebagian besar rumah subsidi sudah memenuhi standar, tetapi masih ditemukan beberapa kasus hunian dengan kualitas buruk akibat kelalaian pengembang. Salah satu contohnya terjadi di Bekasi, di mana rumah subsidi yang baru satu tahun diserahterimakan mengalami masalah lantai tidak rata dan bergelembung.
Selain itu, beberapa hunian mengalami kesulitan akses saat hujan, menyebabkan banjir yang merendam rumah-rumah tersebut.
Maruarar menegaskan bahwa kejadian serupa harus diantisipasi dalam pembangunan rumah subsidi berikutnya di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan manfaat hunian yang layak dan berkualitas, meskipun dibangun dalam skema subsidi pemerintah. (Abet)
