Jakarta, TERBITINDO.COM – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mengalami pemangkasan anggaran 2025 dari Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memastikan efisiensi ini tidak akan menghambat jalannya program.
“Program Kemenkop harus tetap berjalan dan tepat sasaran,” ujar Budi Arie dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2).
Menurutnya, efisiensi ini justru menjadi peluang untuk merencanakan program secara lebih efektif agar tidak terjadi over budget. Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi pencapaian agar manfaat program tetap dirasakan masyarakat.
Tantangan dan Peluang Perkoperasian
Budi Arie menggarisbawahi enam tantangan utama yang masih dihadapi koperasi di Indonesia:
- Regulasi perkoperasian yang sudah usang dan perlu direvisi.
- Koperasi belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam sistem ekonomi.
- Keterbatasan SDM koperasi yang membutuhkan regenerasi.
- Rendahnya adaptasi koperasi terhadap inovasi dan digitalisasi.
- Akses pendanaan yang terbatas dan rendahnya nilai tambah produk koperasi.
- Kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional yang masih minim.
Namun, ia juga melihat lima peluang besar bagi pengembangan koperasi:
- Model koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.
- Bonus demografi dengan meningkatnya jumlah generasi muda yang potensial.
- Teknologi sebagai pendorong produktivitas dan inovasi layanan koperasi.
- Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, khususnya di sektor agromaritim.
- Kebijakan pemerintah yang semakin mendukung pertumbuhan koperasi.
Target Kemenkop: Digitalisasi dan Peningkatan Partisipasi
Menkop menegaskan bahwa ada tiga isu besar yang akan menjadi fokus ke depan:
- Digitalisasi koperasi dan penguatan kelembagaan.
- Penyelesaian berbagai permasalahan perkoperasian.
- Peningkatan volume usaha koperasi dalam PDB serta partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.
Saat ini, jumlah masyarakat yang aktif dalam koperasi mencapai 29,8 juta orang. Kemenkop menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat dua kali lipat dalam waktu dekat.
Dalam rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kemenkop 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. DPR meminta Kemenkop untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
“Komisi VI DPR mendorong percepatan pendirian koperasi-koperasi produktif agar efisiensi anggaran tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata pimpinan sidang, Nurdin Halid. ( Abet)
