Jakarta, TERBITINDO.COM — Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan pentingnya keberpihakan TVRI dan RRI terhadap kesejahteraan tenaga kerja lepas serta kontributor di tengah pembahasan rekonstruksi anggaran 2025. Ia mengkritisi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai tidak adil bagi pekerja di lapisan bawah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan LPP RRI, LPP TVRI, LKBN ANTARA, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Putra menyampaikan kekhawatiran publik mengenai kabar PHK massal yang dikabarkan mencapai seribu pekerja lepas, termasuk kontributor, tenaga kebersihan, dan satpam.
“Aliansi Jurnalis Indonesia menyebut hampir 1.000 pekerja terkena dampak di RRI dan TVRI. Kami juga mendapat laporan soal PHK tenaga penyiar di TVRI Ternate. Namun, Direksi menyatakan tidak ada PHK besar-besaran. Ini perlu diklarifikasi,” ujar Putra.
Menurutnya, pemotongan anggaran harus dilakukan secara adil, dengan prioritas utama tetap pada kesejahteraan tenaga kerja lepas, bukan malah mengorbankan mereka. Ia meminta agar pemangkasan dimulai dari level manajemen atas, bukan pekerja di lapangan yang sudah bekerja tanpa jaminan sosial maupun asuransi.
“Kalau mau pangkas anggaran, potong dari atas dulu. Pemimpin media saat krisis moneter 1998 berani memotong gaji pejabat tinggi, bukan pekerja di bawah. Itu langkah yang lebih bijak,” tegasnya.
Putra menekankan agar TVRI dan RRI memastikan anggaran yang disusun tidak merugikan karyawan lepas dan kontributor. Ia berharap keputusan yang diambil benar-benar melindungi pekerja yang telah berkontribusi besar terhadap penyiaran publik.
“Saya minta pimpinan TVRI dan RRI tegas. Jangan sampai yang berjuang di lapangan justru dikorbankan. Prioritas utama harus tetap kesejahteraan tenaga kerja lepas,” pungkasnya. (Abet)
