Jakarta, TERBITINDO.COM – Sebuah momentum penting bagi arah pembangunan Indonesia Timur tercipta di ITDC The Golo Mori, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (28/1/2026) malam. Di lokasi yang merepresentasikan wajah pariwisata unggulan nasional itu, tiga kepala daerah—Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal—secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Regional Bali, NTB, dan NTT.
Penandatanganan PKS ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan menjadi penanda lahirnya babak baru kerja sama antardaerah yang selama ini dikenal sebagai wilayah Sunda Kecil. Kerja sama tersebut disepakati mencakup lima sektor strategis yang diyakini mampu menjawab tantangan struktural sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi ketiga provinsi.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa kesepakatan ini memiliki makna historis dan strategis bagi masa depan kawasan timur Indonesia.
“Hari ini lahir babak baru pembangunan Indonesia Timur yang kita torehkan melalui pembangunan kawasan Bali, NTB dan NTT. Dokumen perjanjian kerjasama yang tersaji di hadapan kita bukan sekedar formalitas birokrasi tapi akan kita kerjakan dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk meruntuhkankan sekat-sekat isolasi dan membangun kerja sama konkret ketika provinsi ini,” kata Laka Lena.
Ia menambahkan bahwa semangat kerja sama regional ini lahir sebagai respons atas perubahan zaman yang menuntut kolaborasi lintas wilayah.
“Kerja sama regional Bali, NTB, NTT lahir sebagai jawaban atas tantangan zaman, mengajak kita untuk meninggalkan kompetisi yang sempit dan menjadi langkah bersama untuk semangat untuk kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan,” lanjut dia.
Lima Sektor Strategis Kerja Sama
Kesepakatan regional ini dirancang dengan fondasi lima sektor strategis yang saling terhubung satu sama lain, membentuk ekosistem pembangunan terpadu antarprovinsi.
Pertama, konektivitas transportasi
Persoalan konektivitas dan logistik selama ini menjadi tantangan klasik di kawasan Bali, NTB, dan NTT. Laka Lena menegaskan bahwa melalui PKS ini, ketiga provinsi berkomitmen membangun integrasi sistem transportasi laut dan udara yang lebih efektif serta efisien.
“Kita pastikan pergerakan orang, barang dan jasa antarpulau lebih mudah dan terjangkau yang memungkinkan membuka isolasi ketiga provinsi ini,” tegas Laka Lena.
Integrasi transportasi ini diharapkan tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga mempercepat arus ekonomi dan mobilitas masyarakat antarwilayah.
Kedua, optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf)
Pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Laka Lena menjelaskan bahwa Bali, NTB, dan NTT telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai kawasan parekraf unggulan.
“Ini adalah stempel yang diberikankan oleh pemerintah pusat, oleh Bapenas bahwa kawasan Bali, NTB dan NTT itu adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Laka Lena.
Lebih jauh, ketiga provinsi ingin membangun sebuah identitas bersama dalam sistem pariwisata regional.
“Kita ingin memiliki sebuah branding bersama di mana wisatawan datang ke Bali, NTB dan NTT bisa menjadi satu bagian dari sistem pariwisata yang kita bangun secara bersama. Kalau negara lain orang bicara pariwisata lintas negara kali ini kita bicara pariwisata di tiga kawasan atau lintas provinsi,” imbuh dia.
Konsep ini diharapkan mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus menyebarkan manfaat ekonomi secara lebih merata.
Ketiga, energi terbarukan (super grid)
Energi terbarukan menjadi pilar ketiga kerja sama. Menurut Laka Lena, sektor ini merupakan babak baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya di Bali, NTB, dan NTT.
“Kita akan memulai bagaimana memastikan agar potensi (energi terbarukan) di NTB dan NTT dan kebutuhan Bali bisa saling terhubung dan bisa saling mengisi sehingga potensi yang di NTB dan NTT terutama energi terbarukan seperti surya, angin, air hingga panas bumi bisa mengisi energi bersih di Bali,” jelas Laka Lena.
Ia menambahkan bahwa penggunaan energi bersih akan memperkuat posisi Bali di tingkat global.
“Melalui energi bersih di Bali, keunggulan pariwisata khususnya Bali sebagai pariwisata berbasis energi hijau membuat Bali akan berbeda dengan provinsi-provinsi lain juga pariwisata tingkat dunia lain,” lanjut politikus Partai Golkar tersebut.
Keempat, penguatan perdagangan dan ekspor
Pada sektor perdagangan, Bali diposisikan sebagai hub ekspor regional. Laka Lena menilai kekuatan infrastruktur dan jejaring internasional Bali dapat dimanfaatkan secara kolektif.
“Petani di NTB maupun NTT, pengrajin tenun dan berbagai potensi yang ada bisa menjadikan Bali yang sudah menjadi hub internasional di banyak urusan juga menjadi hub bersama untuk NTB dan NTT,” terang dia.
Dengan strategi ini, produk-produk unggulan dari NTB dan NTT diharapkan lebih mudah menembus pasar global melalui Bali.
Kelima, integrasi perencanaan pembangunan
Sektor terakhir adalah integrasi perencanaan pembangunan. Melalui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), ketiga provinsi ingin memastikan arah kebijakan dan program pembangunan berjalan seirama.
“Untuk memastikan bahwa dari angka yang lalu kurang lebih kira-kira 2,8% total sumbangan tiga provinsi bagi nasional akan kita tingkatkan dari berbagai kekuatan kita,” tandas Laka Lena.
Integrasi ini dipandang krusial agar sinergi antardaerah benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kehadiran Para Pemangku Kepentingan
Selain dihadiri oleh ketiga gubernur, penandatanganan PKS tersebut turut disaksikan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Sementara itu, Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni berhalangan hadir.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, serta pimpinan DPRD tingkat kabupaten/kota dari Bali, NTB, dan NTT, menegaskan dukungan lintas level pemerintahan terhadap kerja sama regional ini.
Kesepakatan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjahit masa depan Indonesia Timur melalui kolaborasi, bukan kompetisi, dengan harapan terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguatkan antarprovinsi. (*)
