Jakarta, TERBITINDO.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 yang akan digelar di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berjalan sesuai rencana. Namun demikian, terdapat perubahan skema penyelenggaraan yang dinilai lebih efisien, realistis, dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta kebijakan pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Melki saat dikonfirmasi di Kupang, Kamis, terkait perkembangan terbaru persiapan PON XXII. Ia menekankan bahwa perubahan skema ini bukan berarti pengurangan komitmen sebagai tuan rumah, melainkan langkah strategis agar penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Indonesia itu tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan daerah.
“NTT-NTB tetap menjadi tuan rumah untuk PON 2028. Jadi tetap sesuai rencana, namun ada perubahan skema disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya di Kupang, Kamis.
Koordinasi dengan NTB dan Laporan ke Presiden
Lebih lanjut, Melki mengungkapkan bahwa perubahan skema tersebut telah dibahas secara langsung bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kedua kepala daerah itu kemudian melaporkan kesiapan dan konsep penyelenggaraan PON XXII kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan bahwa PON 2028 tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Menurut Melki, Presiden memberikan perhatian serius terhadap aspek efisiensi anggaran dan keberlanjutan fasilitas olahraga pasca-PON, agar tidak terjadi pemborosan atau pembangunan yang tidak berujung pada pemanfaatan optimal.
Fokus Optimalisasi Infrastruktur yang Sudah Ada
Melki menjelaskan bahwa inti dari perubahan skema PON XXII NTT–NTB terletak pada pendekatan pembangunan infrastruktur olahraga. Jika sebelumnya pembangunan venue baru menjadi salah satu opsi, kini arah kebijakan bergeser pada optimalisasi fasilitas olahraga yang telah tersedia.
Langkah ini, kata dia, diambil berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi tuan rumah PON. Tidak sedikit arena olahraga yang dibangun dengan anggaran besar, namun kemudian terbengkalai dan tidak termanfaatkan secara maksimal setelah perhelatan selesai.
“Hal ini berkaca pada beberapa daerah yang sempat menjadi tuan rumah PON, banyak arena yang kemudian terbengkalai usai digunakan untuk penyelenggaraan PON,” ujarnya.
Renovasi, Bukan Pembangunan Baru
Berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah pusat meminta agar NTT dan NTB lebih memprioritaskan renovasi dan pembenahan venue yang sudah ada, daripada membangun fasilitas baru yang memerlukan anggaran besar.
Melki menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi komitmen bersama demi menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus memastikan fasilitas olahraga yang diperbaiki dapat terus digunakan oleh masyarakat setelah PON berakhir.
“Jadi kita hanya merenovasi venue yang sudah ada saja. Tidak ada pembangunan venue baru,” tambah dia.
Venue Berbiaya Besar Dialihkan ke Daerah Lain
Untuk cabang olahraga tertentu yang membutuhkan fasilitas khusus dan biaya sangat besar, seperti akuatik, Melki menyampaikan bahwa venue tersebut tidak akan dibangun di NTT maupun NTB. Sebagai gantinya, cabang-cabang olahraga tersebut akan dialihkan ke daerah lain di Indonesia yang telah memiliki fasilitas memadai.
“Akan kita alihkan ke Jakarta dan Jawa Barat untuk venue-venue yang butuh anggaran miliaran,” tambah dia.
Kebijakan ini diambil agar NTT dan NTB tetap dapat fokus pada penyelenggaraan PON yang sesuai kapasitas daerah, tanpa harus memaksakan pembangunan infrastruktur yang berpotensi menjadi beban jangka panjang.
Pesan Presiden: Jangan Bebani Keuangan Daerah
Melki juga menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada pembangunan arena baru yang justru berpotensi membebani keuangan daerah. Presiden, kata dia, menginginkan PON XXII menjadi contoh penyelenggaraan event nasional yang efisien, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan daerah.
Dengan perubahan skema ini, Pemerintah Provinsi NTT dan NTB berharap PON 2028 tetap dapat berlangsung meriah, kompetitif, dan memberi dampak positif, tanpa mengulang kesalahan masa lalu dalam pengelolaan infrastruktur olahraga. (JT)
