Jakarta, TERBITINDO.COM – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali menjadi sorotan dunia setelah Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan kontroversial terkait pengalihan minyak Venezuela ke Negeri Paman Sam. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Selasa, Trump menyebut bahwa pihak berwenang sementara di Venezuela telah menyepakati pengalihan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak bernilai tinggi yang selama ini berada di bawah sanksi internasional untuk diserahkan kepada Amerika Serikat dan dijual di pasar.
Pernyataan tersebut segera menarik perhatian publik internasional, mengingat posisi Venezuela sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia serta hubungan politiknya yang selama bertahun-tahun tegang dengan Washington. Trump menegaskan bahwa minyak tersebut tidak akan dijual dengan perlakuan khusus, melainkan dilepas sesuai harga pasar global. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah klaim Trump bahwa hasil penjualan minyak itu “akan dikontrol oleh saya sebagai Presiden Amerika Serikat.”
Menurut Trump, pengendalian tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana yang dihasilkan dari penjualan minyak dapat digunakan secara tepat dan bermanfaat, tidak hanya bagi kepentingan Amerika Serikat, tetapi juga bagi rakyat Venezuela yang selama ini dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Narasi ini ia sampaikan sebagai bentuk legitimasi moral atas langkah yang diambil pemerintahannya.
“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa pihak berwenang sementara di Venezuela akan menyerahkan antara 30 hingga 50 juta barel minyak bernilai tinggi dan terkena sanksi kepada Amerika Serikat,” tulis Trump melalui platform Truth Social, media sosial yang kerap ia gunakan untuk menyampaikan sikap dan kebijakan politiknya secara langsung kepada publik.
Dalam pernyataan yang sama, Trump juga mengungkapkan bahwa Menteri Energi AS, Chris Wright, telah diminta untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan rencana tersebut tanpa penundaan. Ia menjelaskan bahwa pengiriman minyak akan dilakukan menggunakan kapal penyimpanan yang akan langsung berlabuh di dermaga bongkar di Amerika Serikat, sebuah langkah yang menunjukkan kesiapan logistik dan keseriusan pemerintah AS dalam merealisasikan kesepakatan ini.
Pengumuman terkait pengalihan minyak ini tidak berdiri sendiri, melainkan muncul di tengah eskalasi konflik yang lebih luas. Beberapa hari sebelumnya, pasukan Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan serangan udara besar-besaran terhadap sejumlah target di Venezuela. Dalam operasi yang mengejutkan dunia internasional itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan AS.
Maduro dan Flores kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi proses hukum di pengadilan Amerika Serikat. Keduanya didakwa atas tuduhan keterlibatan dalam kasus narkoba dan kepemilikan senjata ilegal. Meski demikian, baik Maduro maupun Flores secara tegas menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
Pemerintahan Trump menggambarkan rangkaian operasi militer dan penegakan hukum tersebut sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk menegakkan kembali Doktrin Monroe, sebuah prinsip lama dalam politik luar negeri AS yang menegaskan pengaruh Amerika di kawasan Barat. Selain itu, langkah ini juga disebut sebagai upaya serius untuk memberantas dugaan perdagangan narkoba dan praktik korupsi yang selama ini dituduhkan kepada elite kekuasaan di Venezuela.
Di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai sekaligus memperkuat cengkeraman Amerika Serikat atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar dan strategis. Dengan menggabungkan tekanan militer, proses hukum, serta penguasaan sumber daya energi, pemerintahan Trump tampak berupaya membentuk ulang peta kekuatan politik dan ekonomi di kawasan Amerika Latin. (JT)
