Jakarta, TERBITINDO.COM – Markas Besar TNI menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mengusut kerusakan hutan yang diduga memicu rangkaian banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir.
Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, menyatakan bahwa TNI terlibat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Dalam Satgas PKH, kami menjalankan berbagai langkah penertiban sesuai mandat yang diberikan,” ujarnya saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Freddy menekankan bahwa TNI berperan sebagai pendukung dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan aman. Sementara itu, kewenangan tindakan hukum berada pada Kejaksaan Agung dan Polri.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri. Upaya bersama ini terus kami lakukan,” tegasnya.
Satgas PKH kini telah turun langsung ke lokasi-lokasi banjir dan longsor untuk memeriksa area hutan yang dicurigai mengalami kerusakan parah.
Selain memberikan bantuan, tim juga mulai menelusuri dugaan aktivitas merusak lingkungan yang memicu ketidakseimbangan ekosistem.
“Penyelidikan akan menentukan penyebab utama kerusakan, termasuk kemungkinan adanya aktivitas pertambangan di kawasan hutan,” kata Anang Supriatna. Ia memastikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses secara hukum.
Di saat bersamaan, Kementerian Kehutanan bersama Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki temuan gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai titik. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara kedua lembaga.
“Nantinya temuan kayu tersebut akan ditelusuri asal-usulnya dan setiap indikasi pidana akan segera ditindak,” ujarnya.
Kementerian juga menerapkan pemantauan udara menggunakan drone untuk menelusuri kondisi daerah aliran sungai, serta memanfaatkan teknologi AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) guna menganalisis jenis dan karakter kayu yang terbawa banjir.
Kerja terpadu lintas-instansi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengungkap penyebab bencana dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan. (ns)
