Jakarta, TERBITINDO.COM – Tragedi yang terjadi di Pejompongan, Jakarta, bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga mengguncang nurani publik.
Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) tampil dengan sikap tegas, menuding keangkuhan elite dan brutalitas aparat sebagai ancaman nyata bagi demokrasi, sekaligus menuntut langkah konkret dari pemerintah.
Tragedi yang Memicu Desakan
Bentrok di kawasan Pejompongan, Jakarta, yang menewaskan seorang warga, menjadi titik balik kemarahan masyarakat terhadap cara negara merespons gelombang demonstrasi yang terus meluas.
Bagi FMKI, peristiwa ini bukan sekadar kerusuhan biasa, melainkan tragedi demokrasi yang menunjukkan bahwa suara rakyat justru dihadapi dengan kekerasan.
Dalam pernyataan sikapnya, organisasi ini menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menuntut agar negara segera menghentikan praktik represif terhadap rakyat yang mengekspresikan aspirasi mereka secara terbuka.
Tuntutan Keras untuk Menghentikan Kekerasan
Melalui rilis resmi yang ditandatangani Ketua Badan Pekerja, Ari Nurcahyo, FMKI dan diterima media ini pada, Sabtu, (30/08/2025) menegaskan bahwa brutalitas aparat tidak boleh lagi menjadi jawaban atas kritik publik.
Mereka menyampaikan lima poin seruan, dengan penekanan pada penghentian penggunaan kekerasan negara serta permintaan agar elite politik, termasuk DPR dan pimpinan partai, menunjukkan sikap kenegarawanan.
Menurut FMKI, justru di tengah krisis kepercayaan publik, para pemimpin bangsa harus memberi teladan, bukan mempertontonkan arogansi dan ketidakpekaan sosial.
Desakan Langsung pada Presiden
Sikap keras FMKI tidak berhenti pada kritik terhadap aparat dan elite politik. Mereka secara khusus mendesak Presiden bersama lembaga tinggi negara dan para kepala daerah untuk segera mengambil langkah nyata mengembalikan demokrasi ke jalur yang benar.
FMKI menilai pernyataan normatif tidak cukup, melainkan harus ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas atas tragedi Pejompongan. Jika pertarungan antar-elite terus dibiarkan berlarut-larut, situasi politik dan keamanan dikhawatirkan akan makin memburuk serta menguras energi bangsa.
Jakarta dalam Tegangan Tinggi
Rilis FMKI hadir di tengah suasana Jakarta yang kian menegang. Sejak pekan lalu, demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terus meluas dengan intensitas tinggi.
Insiden Pejompongan yang menelan korban jiwa memperparah eskalasi, memunculkan amarah publik yang semakin sulit dibendung.
Kondisi ini bahkan berimbas pada tertundanya sejumlah agenda penting pemerintah. Kementerian Keuangan membatalkan konferensi pers APBN KiTa, sementara Bank Indonesia menunda Rakornas Inflasi yang sedianya digelar di Istana.
Penundaan ini menegaskan bahwa stabilitas nasional sedang berada di ujung tanduk.
Sorotan Tajam terhadap Elite Politik
Di tengah situasi genting ini, sorotan publik kian tajam diarahkan pada elite politik yang dianggap sibuk dengan pertarungan internal dan aksi-aksi yang tidak menunjukkan empati.
Dari tingkah laku anggota DPR yang berjoget di tengah krisis hingga komentar sinis para politisi di media sosial, potret ketidakpekaan elite semakin kontras dengan penderitaan masyarakat.
Sementara itu, rakyat di lapangan bergulat dengan inflasi pangan, kenaikan pajak daerah, dan tekanan ekonomi yang kian menghimpit.
Dalam konteks inilah, seruan FMKI menggaung lebih kuat: demokrasi dan negara hukum harus ditegakkan kembali, dan keangkuhan elite yang menjauhkan bangsa dari cita-cita bersama harus segera dihentikan.***
