Jakarta, TERBITINDO.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Rabu (05/02/25).
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menurut Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan reformasi tata kelola keuangan di kementeriannya.
“Kami berkomitmen untuk tetap transparan, akomodatif, dan terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga ajang pembinaan bagi kami untuk memperbaiki sistem keuangan secara berkelanjutan,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/BPN, Jakarta.
Fokus pada Manajemen Risiko dan Reformasi SDM
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan.
Ia menyoroti sejumlah insiden di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo, yang mencerminkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal di Kementerian ATR/BPN. Untuk mengatasi hal ini, mulai tahun 2025, seluruh pejabat yang memiliki otoritas tanda tangan, mulai dari Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal, diwajibkan mengikuti pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang berwenang memahami dan menerapkan prinsip manajemen risiko. BPK akan dilibatkan dalam penyusunan kurikulum dan materi pelatihan berbasis pertanahan,“ tegas Nusron Wahid.
BPK Apresiasi Capaian Opini WTP 12 Tahun Berturut-turut
Dalam pertemuan ini, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan komitmen kementerian dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
“Pemeriksaan laporan keuangan adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. BPK tidak hanya fokus pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga bagaimana Kementerian ATR/BPN mampu mencapai visi strategisnya,” ujar Akhsanul Khaq.
Dalam arahannya, ia juga mengingatkan lima instruksi utama Presiden RI dalam pengelolaan anggaran negara, yaitu:
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan produktivitas
- Meningkatkan devisa
- Menciptakan keunggulan iptek
- Memperkuat pertahanan negara
“Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam mewujudkan arahan Presiden tersebut. Oleh karena itu, transparansi dan efisiensi dalam tata kelola anggaran menjadi kunci utama,“ tambahnya.
Meningkatkan Pemahaman Tata Kelola Keuangan
Entry Meeting ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Selain menjadi forum diskusi, pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta mengenai proses, kriteria, dan standar yang digunakan oleh BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan.
Dengan komitmen transparansi dan peningkatan kapasitas SDM, Kementerian ATR/BPN berharap dapat terus memperbaiki tata kelola keuangan dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. (Enjo)
