Muslim Arbi Desak Munarman Dibebaskan, Jika Dihukum Berat, Pertanda Rezim Otoriter

by -212 Views

Jakarta,TERBITINDO.COM – Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mendesak dan menuntut pembebasan Munarman.

Adapun isi tuntutan ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur adalah membebaskan terdakwa Munarman dari segala tuntutan terkait dugaan terorisme. Sebab, tuntutan yang diajukan Jaksa terkesan dipaksakan.

Hal tersebut disampaikan Muslim menjelang sidang putusan atau vonis bagi Munarman yang diselenggarakan di PN Jakarta Timur pada, Rabu (6/4/2022).

“Diharapkan agar Munarman dapat dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa,” ujar Muslim kepada Media, Rabu pagi (6/4/2022).

Menurut Muslim, tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Munarman dengan pidana penjara selama 8 tahun dianggap terlalu dipaksakan.

“Soal Munarman itu jika dilihat secara seksama terletak pada sikap kritis terhadap situasi saat ini. Dan perbedaan pendapat di alam demokrasi itu lumrah dalam memandang persoalan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari sikap kritis Munarman sebagai aktivis maupun advokat terhadap rezim adalah bagian dari kontrol terhadap jalannya kekuasaan dalam pelbagai hal,” tutur Muslim.

Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini, menjelaskan sikap mengontrol kekuasaan itu, seseorang tidak bisa ditangkap, diadili, dan dipenjara ketika ada perbedaan pendapat.

“Jika Munarman tetap divonis hukum berat atas sikap kritisnya selama ini, ini pertanda rezim antidemokrasi dan bersikap otoriter. Hakim jangan membenarkan otoritarianisme rezim dengan vonis yang dipaksakan. Hakim jangan menjustifikasi rezim dengan pembungkaman pikiran-pikiran kritis anak-anak bangsa termasuk Munarman,” tegas Muslim.

Menurut Muslim, Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Munarman nantinya akan memperlihatkan bahwa negara ini negara demokrasi atau negara otoriter.

“Hakim wajib membantu penegakkan demokrasi di negeri ini memberikan ruang yang luas untuk berbeda pendapat dalam masalah-masalah kebangsaan. Hakim jangan mematikan demokrasi melalui palunya. Hakim dianggap tidak membantu merawat demokrasi jika memvonis perbedaan pendapat vonis yang menindas,” pungkasnya.

Akabr Saki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.